SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut yang pertama menggelar sosialisasi terkait Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Jafung PSM).
Ini tindaklanjut Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800 / 2603 / OTDA tanggal 22 April 2021 tentang penyederhanaan birokrasi pada jabatan Administrasi di lingkungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Jafung barang baru. Pusat pun hanya beberapa saja yang sudah melaksanakan. Nah kami mengambil langkah mengawali sosialisasi untuk persiapan implementasi di daerah,” ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat memimpin rapat persiapan Sosialisasi Jafung PSM, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim Selasa (15/6).
Dia menyebut Pemprov Kaltim terbilang pertama menyelenggarakan Sosialisasi Jafung PSM dilingkup Provinsi Kalimantan. Karenanya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi (Kemendes PDTT) RI menyarankan agar kegiatan melibatkan DPMPD Provinsi se Kalimantan.
Sosialisasi merupakan momentum bagus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan penerapan penyederhanaan birokrasi dimaksud. Harapannya saat kebijakan dimaksud sudah berlaku efektif pada Agustus mendatang sudah siap.
“Mau tidak mau suka tidak suka harus melaksanakan. Kami mengawalinya. Momentum bagus agar tidak kaget. Dan bersyukur DPMPD diuntungkan karena kita ada Jafung PSM,” pungkasnya.(DPMPD Kaltim/arf)
6861 Dilihat
6138 Dilihat
6634 Dilihat
6527 Dilihat
6225 Dilihat
5067 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |