Berau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang UEM, SDA dan TTG pada hari Rabu (12/4/2023) bertempat di Hotel Exclusive melanjutkan kegiatan evaluasi pendaftaran badan hukum dan pemeringkatan BUMDesa pada enam kecamatan di Kabupaten Berau yakni Kecamatan Gunung Tabur, Sambiliung, Teluk Bayur, Biatan, Pulau Derawan dan Segah.
Evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap proses pendaftaran badan hukum, dan untuk mengetahui secara langsung potensi usaha yang dijalankan oleh BUMKa serta permasalahan yang dihadapi BUMKa di Kabupaten Berau. Kegiatan ini dihadiri oleh DPMK Kabupaten Berau beserta jajaran, Direktur BUMKa enam kecamatan dimaksud di atas serta Tenaga Ahli/ Pendamping P3MD/Pendamping Sigap se- Kabupaten Berau.
Menurut kepala DPMPD melalui Kepala Bidang SDA, UEM dan TTG Drs. Elvis M.Si kegiatan ini terlaksana dalam rangka untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi pengurus BUMKa di Berau, baik dalam proses pendaftaran maupun pemeringkatan badan hukum yang difasilitasi oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi secara online melalui website:kemendesa.go.id
Melalui kegiatan ini, akhirnya disimpulkan kendala yang dihadapi dalam pendaftaran sertifikat. Diantaranya kurangnya pemahaman oleh BUMKa untuk kelengkapan dalam pendaftaran sertifikat badan hukum melalui online dan masalah jaringan internet yang tidak mendukung. Selain itu, kurangnya informasi untuk input pemeringkatan data Bumdesa/Kampung, sehingga perlu adanya sosialisasi untuk permasalahan terkait penerbitan sertifikat badan hukum. Kendala lainnya adalah beberapa BUMKa mengharapkan ada penambahan anggaran/modal dari Pemkab maupun dari pinjaman perbankan.
"Dalam kegiatan ini, Tenaga Ahli Kabupaten(P3MD) berhasil mengentry ke dalam Sistem Informasi Desa yakni:
1.Desa Labanan Makarti (maju)
2.Desa Tubaan (berkembang)
3.Desa Lanuk (perintis)
4.Desa Long ayan
5.Desa Du maring
Namun data yang berhasil dimasukkan belum bisa dilakukan verifikasi oleh pendamping karena kementerian desa belum memberikan akses verifikasi kepada tenaga pendamping. Ke-5 BUMKa tersebut jika dilihat dari data yang diinput, termasuk dalam kategori BUMKa maju", ujar Rosmiati Sennang Tenaga Ahli Kabupaten.
Muryanto (Penggerak Swadaya Masyarakat) disela-sela kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi seperti ini akan terus dilakukan di kabupaten-kabupaten lain agar diperoleh hasil pemeringkatan BUMDes dan minimal 50% bumdes sudah berbadan hukum. Kegiatan serupa telah dilaksanakan beberapa hari lalu di Kabupaten Kutai Timur. (DPMPD-Mur/Qory)
6215 Dilihat
398 Dilihat
7357 Dilihat
6671 Dilihat
6868 Dilihat
6652 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |