KUTAI BARAT -- Bupati Kutai Barat, FX Yapan menyebut mimpi mewujudkan peningkatan status desa hanya dapat diwujudkan dengan aktif membangun koordinasi dan komunikasi baik antar pemangku kepentingan terkait.
Dia meminta camat berkoordinasi dengan Kapolsek dan Danramil serta Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung hingga RT dapat berkoordinasi bersama dalam merencanakan program pembangunan maupun penyelesaian solusi permasalahan pembangunan di daerah masing-masing.
"Tingkatkan koordinasi antar pihak kalau mau mewujudkan desa mandiri. Kalau tidak pernah koordinasi, sampai kiamat tidak bisa terwujud," tegas Bupati FX Yapan saat membuka Dialog Interaktif Kiprah Desa, di Lamin Melayu Komplek Taman Budaya Sendawar, Kamis (2/5).
Dia menyarankan bila perlu rapat koordinasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dan dilanjutkan rapat evaluasi agar capaian program yang direncanakan berjalan sesuai harapan.
Jangan sampai selama menjabat sebagai camat maupun kepala kampung tidak pernah melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama pemangku terkait.
"Saya saja sebagai bupati tidak mampu bekerja sendiri. Perlu koordinasi dengan pihak terkait. Sebab kita semua lintas kewenangan punya tanggung jawab dan beban sama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
Berkaitan itu, dia menyarankan camat dan kepala kampung yang hadir memanfaatkan forum diskusi dialog interaktif dengan banyak bertanya. Diskusikan hal yang mungkin menjadi masalah pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di daerahnya.
Tim dari provinsi dan kabupaten yang terlibat menjadi narasumber dinilai sudah punya niat baik menyerap aspirasi permasalahan di lapangan untuk dipecahkan bersama.
"Makanya tolong kalian semua tanya. Kita manfaatkan untuk sharing. Dengan kiprah desa diharap kita bisa mewujudkan desa mandiri di Kutai Barat" katanya.
Disisi lain, dia juga berharap kampung di Kutai Barat lebih inovatif dalam menyusun program. Melihat potensi yang bisa dikembangkan untuk menuntaskan masalah pembangunan yang telah dipetakan.
Menurutnya, era sekarang menuntut membuat program dan menunjukan kinerja jika ingin mendapat dukungan anggaran memadai. Dia siap memberi dukungan jika desa mampu menunjukan program yang dapat mendorong laju pembangunan kampungnya.
"Desa diingatkan harus mampu berinovasi asal mengacu aturan berlaku. Berbuat harus sesuai. Berbuat baik belum tentu sesuai. Kalau berbuat sesuai tentu baik," sebutnya.
Di sisi lain, dia mengaku Pemkab Kutai Barat selama tiga tahun ini fokus membangun infrastruktur dasar akses jalan, listrik, dan air. Kalau ini sudah terpenuhi yakin program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bisa terlaksana dengan baik.
"Ini bentuk perhatian kita. Pemkab Kutai Barat juga sudah memberi perhatian bagi 190 kampung se Kabupaten Kutai Barat. Dibuktikan Alokasi Dana Kampung di Kutai Barat menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tadinya habya sekitar Rp200 juta, sekarang rata-rata sudah Rp700 hingga Rp800 juta," tukasnya.(DPMPD Kaltim/arf)
6827 Dilihat
5423 Dilihat
6971 Dilihat
5721 Dilihat
8561 Dilihat
5107 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |