SAMARINDA -- Pokja Kampung Keluarga Berencana (KB) menggelar rapat kedua setelah tertunda beberapa kali. Rapat pertama dilaksanakan pada Mei 2019 lalu.
Ketua Pokja Kampung KB Kaltim, Moh Jauhar Efendi menyebut banyak hal dibahas dalam rapat baik terkait tugas bidang-bidang, maupun permasalahan dihadapi terkait pelaksanaan Program Kampung KB di lapangan.
“Yang menjadi masalah adalah jumlah penyuluh KB (PKB) maupun jumlah penyuluh lapangan KB (PLKB) masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan yang mencapai 1.038 jumlah desa dan kelurahan se Kaltim,” sebut Jauhar saat memimpin Rapat Pokja Kampung KB, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/10).
Untuk sementara, sambung dia, jumlah PLKB memang masih ideal. Sebanyak 263 orang PLKB melayani 264 Kampung KB. Tetapi bagaimana jika target kampung KB diperluas, pasti ketimpangan tersebut semakin menganga.
Karenanya dia menilai permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar sasaran Program Pokja Kampung KB bisa sukses sesuai harapan. “Untuk diketahui, hingga saat ini jumlah Kampung KB yang tersebar di Kaltim 264 kampung KB. Tersebar di sejumlah desa maupun kelurahan,” sebutnya.
Terkait Rapat Pokja Kampung KB sendiri dia mengaku merasa berbahagia karena antusiasme peserta rapat untuk bertanya, atau memberikan laporan, saran dan pendapat cukup banyak. Tinggal bagaimana potensi kekuatan yang terserak di berbagai kelembagaan ini mampu memberikan kontribusi positif untuk mendukung suksesnya program kampung KB.
Selain itu semua unsur Pokja Kampung KB hadir. Wakil Ketua ikut mendampingi dalam memimpin rapat, yaitu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim. Termasuk unsur Sekretaris dan Sekretariat beserta semua Bidang Pokja Kampung KB.
Adapun unsur bidang yang hadir meliputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Kesehatan, KB dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Pemberdayaan Keluarga, Sosial, Ekonomi dan Perlindungan Anak, Bidang Pendidikan, Bidang Pemukiman dan Lingkungan, dan Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan ESDM.
“Saya menilai dilihat dari struktur organisasi sudah cukup kuat. Selain melibatkan kelembagaan pemerintah, juga ada unsur dari Perguruan Tinggi dan unsur Forum CSR (Corporate Social Responsibility) Bidang Pertambangan,” katanya.(DPMPD Kaltim/arf)
6139 Dilihat
6774 Dilihat
6574 Dilihat
6656 Dilihat
4497 Dilihat
4948 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |