SURABAYA -- Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Deda (DPMPD) mencoba meyakinkan pemerintah pusat terkait pentingnya keberpihakan terhadap Kaltim sebagai lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi menilai perlu ada porsi anggaran memadai untuk menyiapkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kaltim menyongsong pemindahan IKN.
"Saya mencoba menyakinkan kondisi Kaltim saat ini, terutama terkait Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih rata-rata berkembang dan masih menyisakan PR jumlah desa sangat teringgal dan tertinggal cukup banyak. Serta masih dihadapinya sejumlah permasalahkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama," ujar Jauhar saat menyampaikan informasi terkait keikut sertaannya pda Rakortekrenbang Regional I, di Surabaya, Kamis (5/3).
DPMPD sendiri masuk desk 27. Pembahasan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadwal pembahasan urusan sebenarnya hanya 90 menit. Tetapi karena dia berhasil meyakinkan pentingnya keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Kaltim sebagai calon Ibukota Negara (IKN), maka pembahasan baru selesai hampir 2 jam.
Pada forum sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah tersrbut, tidak ketinggalan disampaikan persoalan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Demikian juga masalah aset desa.
Karena keterbatasan waktu, pembahasan soal konvergensi stunting, desa digital tidak sempat dibahas. Jadwal selanjutnya Provinsi Kaltara sudah menunggu. Maka usulan kedua hal tersebut langsung dimasukkan lewat Tim Desk 27.
Menariknya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ingin memetakan jumlah BUMDes dengan katagori berkembang dan maju, tetapi hingga pelaksanaan Rakor tadi belum bisa menyampaikan variabel maupun indikator untuk mengelompokkan BUMDes ke dalam dua katagori tersebut.
Hanya bisa disampaikan bahwa target nasional BUMDes dengan status Berkembang pada tahun 2021 sebanyak 1.000 BUMDes. Sedangkan katagori maju sebanyak 250 BUMDes.
"Terhadap persoalan tersebut, saya mengusulkan agar segera dilakukan rapat pembahasan tentang kriteria BUMDes Maju dan BUMDes Berkembang. Tentu saja saya meminta agar melibatkan utusan daerah, agar tidak terjadi bias dalam pengambilan keputusan," sebutnya.
Dari Kemendagri meminta kepada Pemprov. Kaltim untuk menyiapkan dukungan penganggaran dalam rangka konsolidasi peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
"Terhadap usulan ini, saya memberanikan diri untuk menyanggupi. Semoga Allah mudahkan urusan untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa. Tentu saja sinergitas dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan untuk menyukseskan kerja besar ini, agar desa-desa di Kaltim semakin maju, mandiri dan sejahtera," pungkasnya.
Rakortekrenbang Regional I diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Ada 18 provinsi yang masuk wilayah Regional I. Yaitu Prov. Jatim, NTB, NTT, 5 provinsi di Pulau Kalimantan, 6 provinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Jauhar hadir ditemani Sekretaris, Kasubbag Rengram, Kasubbag Keuangan dan staf Rengram DPMPD Kaltim beserta tim BAPPEDA Kaltim mengikuti kegiatan Rakortekrenbang 2020.(DPMPD Kaltim/MJE/arf)
6866 Dilihat
6758 Dilihat
5096 Dilihat
6967 Dilihat
9921 Dilihat
5931 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |