Kaltim Pastikan Bakal Evaluasi Pelaksanan RPJMD Setiap Tahun
Kaltim Pastikan Bakal Evaluasi Pelaksanan RPJMD Setiap Tahun


BALIKPAPAN – Target pembangunan dengan Visi Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019 – 2023 disebut bakal dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun.

Hal tersebut sesuai komitmen Gubernur Kaltim, Isran Noor bersama Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi agar Pemprov Kaltim secara perlahan dapat mencapai target-target pembangunan yang ditetapkan.

“Gubernur sudah menegaskan minta agar BAPPEDA evaluasi RPJMD 5 tahun. Ini untuk mengukur pencapaiannya dan secara dini mengidentifikasi faktor penghambatnya,’” ujar Kepala BAPPEDA Kaltim, Zairin Zain saat saat membuka Bimtek Tagging Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs), di Balikpapan, Jumat (24/5).

Dengan evaluasi, sambung dia, nantinya akan kelihatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang lambat melaksanakan kegiatan atau pencapaian targetnya rendah. Dengan demikian OPD bersangkutan akan diingatkan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target RPJMD tercapai.

Menurutnya, gubernur tidak mau muluk dalam menetapkan target seperti program 100 hari kerja. Melainkan cukup melaksanakan target secara perlahan namun konsisten dalam menuntaskan semua permasalahan pembangunan Kaltim.

Mengingat, pemprov selain melaksanakan pembangunan, juga terus berjuang ke pusat menuntut hak-hak yang seyogyanya diperoleh Kaltim untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

“Mudahan bisa meyakinkan pusat dengan data yang ada, sehingga bisa membawa Kaltim lebih baik ke depan. Sesuai visi pembangunan Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat. Maksudnya Bagaimana tugas tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bisa masuk dalam RPJM masing-masing,” katanya.

Selanjutnya dana pusat yang belum sepenuhnya diterima perangkat daerah juga akan diupayakan dapat lebih besar. Sebab jika berhasil bisa tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mudahan bisa dicapai. Kalau hanaya berharap PAD dan DBH yang masih kecil seperti sekarang akan lambat. Makanya kita terus berjuang agar porsi DBH Kaltim bisa lebih besar,” harapnya.(DPMPD Kaltim/arf)

Dinas Pemerdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
Jl. MT. Haryono No. 96 Kalimantan Timur
(0541) 7779725 dpmpd@kaltimprov.go.id
2013 - 2019