SAMARINDA – Rencana Pemprov Kaltim terlibat dalam program penurunan emisi karbon yang didanai Bank Dunia bersiap dilaksanakan. Konsep dokumen programnya bakal dipresentasikan dihadapan 34 Negara Donor yang tergabung dalam Tim Forest Carbon Partnership Fasility, di Wasington DC, pada 5-6 Pebruari 2019.
“Dokumen ini berisi tentang program-program pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi hutan akibat kegiatan usaha dilakukan sektor industri berbasis lahan seperti batubara, kehutanan, perkbunan, dan pertanian,” ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Profeson Daddy Ruhyat, di Samarinda, Kamis (31/1).
Setelah paparan, dokumen yang sudah disahkan Bank Dunia akan disosialisasikan ke Gubernur Kaltim dengan disaksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kaltim. Selanjutnya kembali disosialisasikan dihadapan bupati/walikota, praktisi usaha, masyarakat hukum adat, dan semua yang terlibat kegiatan penurunan emisi karbsebagai informasi pelaksanaan pengurangan emisi melalui program yang sudah dirancang dalam Rentra OPD Kaltim.
Target pelaksanaannya akan dimulai 2020 hingga 2024 mendatang. Negara-negara donor memberikan plafon Indonesia melalui Kaltim harus mampu menurunkan emisi karbon 20 juta hingga 2024.
Kompensasinya, Bank Dunia akan memberikan insentif USD 100 juta dengan perhitungan USD 5 perton karbon jika bisa diimplementasikan dengan baik. Kompensasinya diwali 2022 setelah implementasi dan 4 tahun setelah implentasi, serta yang terakhir setelah pelaksanaannya selesai.
“Kaltim mempertaruhkan nama baik. Terutama di Indonesia. Kaltim satu-satunya yang diberikan kepercayaan pemerintah nasional melaksanakan program ini,” katanya.
Disisi lain, ia mengaku Pemprov Kaltim sebenarnya sebelum adanya program penurunan emisi karbon tersebut sudah punya komitmen terhadap menjaga kualitas lingkungan. Terbukti pada 2013 Kaltim menempati peringkat 3, sekarang sudah lebih baik meningkat keperingkat lima.
“Semakin tinggi peringkat semakin tinggi emisi yang dihasilkan. Kita berharap setelah pelaksanaan program ini, Kaltim tidak lagi masuk peringkat 10 besar produsen emisi terbesar di Indonesia,” harapnya.
Untuk diketahui, program penurunan emisi dilaksanakan beberapa OPD lingkup Kaltim sesuai urusan masing-masing. Diantaranya dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim melalui pembentukan program kampung iklim di 7 kabupaten se Kaltim. Targetnya membentuk 150 kampung iklim hingga 2023 (DPMPD Kaltim/arf)
6763 Dilihat
5957 Dilihat
6506 Dilihat
7302 Dilihat
11336 Dilihat
6726 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |