BALIKPAPAN (15/4) - Kementerian Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rakor Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanggulangan bencana.

Rakor dibuka Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, DR. Sonny Harry B. Harmadi, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Senin (15/4).

Sonny Harry B. Harmadi menyampaikan, bahwa  tidak ada negara dimanapun di dunia ini yang siap siaga 100 persen menghadapi bencana. Di Negara maju seperti Jepang sekalipun ketika terjadi bencana dengan kekuatan 8 skala Richter dan Amerika Serikat ketika diterjang badai Chatrina juga cukup berat mengahadapi bencana tersebut.

“Pun demikian di Indonesia. Ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh di penghujung Tahun 2004, Negara Indonesia belum memiliki regulasi mengenai penanggulangan kebencanaan. Baru pada 2007 diterbitkanlah UU No /4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.

Dalam UU tersebut ditegaskan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Di sisi lain, dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja, tetapi juga urusan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dan Dinas serta instansi terkait di tingkat daerah.

Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus lebih baik. “Lebih baik dalam kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan,” tukasnya.

Rakor diikuti oleh Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim dan jajaran Kepolisian Resor Kabupaten/Kota.

Sebelum dibuka secara resmi, rakor didahului dengan Laporan Panitia Penyelenggara dan Sambutan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Kaltim, Frederik Bid.(DPMPD Kaltim/MJE)

Hasil Pendataan Podes BPS, 38 Desa Kaltim Berstatus Mandiri

12 Desember 2018
7147 Dilihat

DPMPD Kaltim Tinjau RPKP Agro Wisata Behari Kukar

28 Oktober 2019
6872 Dilihat

Kebijakan Percepatan Penyaluran Dana Desa Dorong Uang Dibelanjakan di Masyarakat

25 Februari 2020
6979 Dilihat

DPMPD Siap Dukung Pengembangan Sistem Informasi Portal Desa Cantik

05 Oktober 2022
5371 Dilihat

DPMD PPU Minta Ditetapkan Sasaran Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat

05 November 2020
6467 Dilihat

DPMPD Libatkan OPD Terkait Susun Ranwal RPJMD Kaltim dan Renstra DPMPD Kaltim

08 Desember 2018
6618 Dilihat