SAMARINDA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta bantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim untuk mengingatkan kepala desa dan perangkat desa se Kaltim mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sebab berdasarkan data BPJS Kesehatan tercatat masih terdapat 6.081 jiwa kepala desa dan perangkat desa belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional  Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Informasinya hingga saat ini masih terdapat 6.081 jiwa kepala desa dan perangkat desa yang belum didaftarkan dalam program JKN-KIS,” sebut Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono melalui Kasub Umum, Mahdi Hamid saat menyampaikan laporan pelaksanaan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kaltim yang dilaksanakan, di Ruang Rapat Tepian II Lantai Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (13/3).

Berkenaan dengan itu BPJS Kesehatan berharap dukungan DPMPD Kaltim untuk menginstruksikan kepala desa dan perangkat desa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segera mendaftarkan sesuai ketentuan  Pasal 4 Ayat 2 Perpres 82 Tahun 2018 dimaksud.

Sesuai Pasal 4 Ayat 2 Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Penerima Upah terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit, Anggota Polri,  Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pegawai Swasta, Pekerja Pegawai yang tidak termasuk di atas menerima gaji atau upah.

Kepala desa dan perangkat desa menjadi salah satu pekerja penerima upah yang wajib mendaftar program JKN-KIS.

Terlebih kebijakan terbaru ada kemudahan bagi pekerja penerima upah, yakni terhitung sejak 1 Januari 2020 pembayaran iuran BPJS hanya sebesar 1 persen dibayarkan peserta, selebihnya sebesar 4  persen dibayar oleh pemberi kerja.

Untuk diketahui, berdasarkan Permendagri No84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Kemudian perangkat desa terdiri dari sekretariat desa (unsur sekdes dibantu staf yaitu kepala urusan/ka ur), Kepala Kewilayahan (Unsur Pembantu Kepala Desa/Kepala Dusun/Ka Sun), serta Pelaksana Teknis (kepala seksi).(DPMPD Kaltim/arf)

Balikpapan Klaim Persiapan Capai 70 Persen

19 Februari 2020
6488 Dilihat

Perlu Dibedah, Indeks Yang Perlu Didorong Tingkatkan IDM

29 Oktober 2019
6535 Dilihat

Sekda Paser Empong Sambut Tim Penilai Panji PMD

07 November 2023
4450 Dilihat

BPS Agendakan Sensus Penduduk Online

08 Januari 2020
6622 Dilihat

DPMPD Terapkan Kebijakan WFH Tindak Lanjut SE Gubernur Nomor 065/3668/B.Org-TL

13 Juli 2021
6203 Dilihat

SEBUAH KENISCAYAAN

03 Maret 2016
9196 Dilihat