1 |
UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA
|
309 |
[ LIHAT ]
|
2 |
Alur dan syarat pemekaran desa
|
659 |
[ LIHAT ]
|
3 |
INSTRUKSI MENDAGRI NO 53 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH BERAKHIR PADA 2023 DAN DAERAH OTONOM BARU
|
361 |
[ LIHAT ]
|
4 |
RPJPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 - 2025
|
4139 |
[ LIHAT ]
|
5 |
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
|
719 |
[ LIHAT ]
|
6 |
SK Gubernur Kaltim tentang No. 140/K.172/2022 tentang penetapan besaran kriteria dan bantuan keuangan pemerintah desa di Kaltim tahun 2022
|
595 |
[ LIHAT ]
|
7 |
PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
|
344 |
[ LIHAT ]
|
8 |
SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit Desa Muara Andeh
|
1307 |
[ LIHAT ]
|
9 |
SK TIM PELIK DPMPD Kaltim
|
880 |
[ LIHAT ]
|
10 |
SK Budaya Kerja DPMPD Kaltim Tahun 2022
|
1162 |
[ LIHAT ]
|
11 |
Kesimpulan RDP DPD RI dengan Masyarakat Adat Long Wai terkait Konflik Lahan da Hutan
|
738 |
[ LIHAT ]
|
12 |
Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan DPD RI terkait Pengaduan Masyarakat Lembaga Adat Modang Long Wai terkait konflik lahan dan hutan
|
346 |
[ LIHAT ]
|
13 |
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 140/K234/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur
|
1478 |
[ LIHAT ]
|
14 |
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur
|
2626 |
[ LIHAT ]
|
15 |
SK Sekretaris Daerah Prov Kaltim Nomor 140/2046/DPMPD tentang Tim Penyusunan Bantuan Keuangan
|
1727 |
[ LIHAT ]
|
16 |
Peraturan Komisi Informasi Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
|
382 |
[ LIHAT ]
|
17 |
Peraturan Menteri Keuangan RI No 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
|
6040 |
[ LIHAT ]
|
18 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun 2022
|
878 |
[ LIHAT ]
|
19 |
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Kalimantan Timur
|
385 |
[ LIHAT ]
|
20 |
Permendes PDTT RI no 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama
|
5220 |
[ LIHAT ]
|
21 |
Pengumuman Lomba Desa Digital Provinsi Kalimantan Timur 2021
|
1173 |
[ LIHAT ]
|
22 |
SK Gubernur Kaltim tentang Penetapan Juara Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan, Inovasi Teknologi Tepat Guna, dan Lomba Posyantek Berprestasi Tahun 2021
|
912 |
[ LIHAT ]
|
23 |
PENETAPAN JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG DAN KELURAHAN TINGKAT PROV. KALTIM TAHUN 2021
|
661 |
[ LIHAT ]
|
24 |
PERATURAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
|
6406 |
[ LIHAT ]
|
25 |
PERATURAN MENTERI DESA DAN PDTT NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2021
|
731 |
[ LIHAT ]
|
26 |
KEPUTUSAN MENDES - PDTT No 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
|
894 |
[ LIHAT ]
|
27 |
Pergub Nomor 26 Tahun 2018 tentang Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan Dalam Pendampingan Pembangunan Desa
|
618 |
[ LIHAT ]
|
28 |
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
|
431 |
[ LIHAT ]
|
29 |
Perda Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
|
1755 |
[ LIHAT ]
|
30 |
Undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
|
395 |
[ LIHAT ]
|
31 |
Perwali Kota Bontang No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
|
2191 |
[ LIHAT ]
|
32 |
PERMENDAGRI RI NO 119 TAHUN 2019 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
|
8318 |
[ LIHAT ]
|
33 |
Keputusan Menteri Desa dan PDTT nomor 59 tahun 2020 tentang Perencanaan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi
|
1392 |
[ LIHAT ]
|
34 |
Keputusan Menteri Desa dan PDTT 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa
|
709 |
[ LIHAT ]
|
35 |
Perbup Mahulu no 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan
|
705 |
[ LIHAT ]
|
36 |
Perbup Mahulu no 5 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Operasional Kampung dan LKD, LAD
|
579 |
[ LIHAT ]
|
37 |
Perbup Mahulu no 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan desa
|
430 |
[ LIHAT ]
|
38 |
Perda Paser Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan permusyawaratan Desa
|
2542 |
[ LIHAT ]
|
39 |
perbup Paaser nomor 69 tahun 2019 tentang penghasilan tetap dan tunjangan beban kerja kepala desa perangkat desa staf desa dan tunjangan jabatan badan permusyawaratan desa
|
1349 |
[ LIHAT ]
|
40 |
Perbub no 44 tahun 2020 tentang Juknis Bantuan keuangan di Desa
|
611 |
[ LIHAT ]
|
41 |
Perbub Paser no 48 tahun 2020 tentang Barang dan Jasa di Desa
|
1768 |
[ LIHAT ]
|
42 |
Perbub Paser no. 76 Tahun 2019 tentang tata cara pemberhentian dan rotasi jabatan perangkat desa
|
1563 |
[ LIHAT ]
|
43 |
Perbub Paser no. 70 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
|
543 |
[ LIHAT ]
|
44 |
Edaran Mendagri RI terkait pembatalan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2020
|
621 |
[ LIHAT ]
|
45 |
Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Menteri Desa dan PDTT tentang Desa Tanggap COVID 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
|
3358 |
[ LIHAT ]
|
46 |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
|
692 |
[ LIHAT ]
|
47 |
Permendagri Np. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
|
1743 |
[ LIHAT ]
|
48 |
Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
|
4146 |
[ LIHAT ]
|
49 |
Permendagri No 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
|
15154 |
[ LIHAT ]
|
50 |
KEPMENDESA DAN PDTT NOMOR 16 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2019
|
738 |
[ LIHAT ]
|
51 |
PEDOMAN UMUM KODENISASI ASET DESA OLEH KEMENDAGRI
|
46636 |
[ LIHAT ]
|
52 |
PERATURAN LKPP NO 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSNAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
|
797 |
[ LIHAT ]
|
53 |
PERDA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG APBD TA 2019
|
1076 |
[ LIHAT ]
|
54 |
PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
|
2772 |
[ LIHAT ]
|
55 |
PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2018
|
44084 |
[ LIHAT ]
|
56 |
PERMENDES DAN PDTT NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (SALINAN)
|
587 |
[ LIHAT ]
|
57 |
PERMENDES DAN PDTT NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
|
6160 |
[ LIHAT ]
|
58 |
PERMENKEU NO 187 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN 2020
|
677 |
[ LIHAT ]
|
59 |
PP NO 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
|
807 |
[ LIHAT ]
|
60 |
Peraturan Pemerintahan RI Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Bagi Aparatur Sipil Negara
|
498 |
[ LIHAT ]
|
61 |
Keputusan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa
|
868 |
[ LIHAT ]
|
62 |
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
|
588 |
[ LIHAT ]
|
63 |
Peraturan Menteri Dalam negeri RI No. 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
|
5773 |
[ LIHAT ]
|
64 |
Permendagri No. 30 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
|
29058 |
[ LIHAT ]
|
65 |
Permendes No. 05 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
|
4882 |
[ LIHAT ]
|
66 |
Permendes No. 02 Tahun2016 Tentang indeks Desa Membangun
|
1553 |
[ LIHAT ]
|
67 |
Permendes No. 04 Tahun 2015 Tentang BUMDes
|
6567 |
[ LIHAT ]
|
68 |
Permendes No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
|
1020 |
[ LIHAT ]
|
69 |
Permendes No.02 Tahun 2015 Tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
|
910 |
[ LIHAT ]
|
70 |
Permendes No. 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala besar
|
1563 |
[ LIHAT ]
|
71 |
Permendagri No. 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
|
1462 |
[ LIHAT ]
|
72 |
Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
|
7304 |
[ LIHAT ]
|
73 |
Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemerintahan Desa
|
3859 |
[ LIHAT ]
|
74 |
Permendagri No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
|
20202 |
[ LIHAT ]
|
75 |
Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa
|
1158 |
[ LIHAT ]
|
76 |
Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
|
1074 |
[ LIHAT ]
|
77 |
Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa
|
736 |
[ LIHAT ]
|
78 |
Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
|
40948 |
[ LIHAT ]
|
79 |
Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
|
20122 |
[ LIHAT ]
|
80 |
Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
|
20612 |
[ LIHAT ]
|
81 |
Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
|
1389 |
[ LIHAT ]
|
82 |
Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
|
3583 |
[ LIHAT ]
|
83 |
Permendagri No.114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
|
79533 |
[ LIHAT ]
|
84 |
Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Des dan kelurahan
|
21365 |
[ LIHAT ]
|
85 |
PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
|
1629 |
[ LIHAT ]
|
86 |
PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
|
629 |
[ LIHAT ]
|
87 |
UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
|
729 |
[ LIHAT ]
|
88 |
Pegub No. 62 tahun 2016 tentang Tupoksi DPMPD Prov. Kaltim
|
1788 |
[ LIHAT ]
|