SAMARINDA –Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi meminta agar Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPMPD bisa ‘konek’ dengan pusat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung (DPM/K) se Kaltim.

“Antara DPMPD provinsi dengan kabupaten/kota sudah sejalan atau tidak. Bidangnya sudah sama atau tidak. Kalau tidak ‘konek’ bisa jadi jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung jek,”ujar Anwar Sanusi saat membuka Penyelerasan Permendagri 90/2019 dan Kepmen 050-5880/2021 terhadap nomenklatur SOTK DPMPD Kaltim, di Surabaya, Rabu (29/11/2022).

Sebagai contoh bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna, dia meminta untuk dipastikan apakah bidang ini juga ada di kabupaten/kota. Jika sudah ada memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Temasuk dengan pusat. Mengingat fungsi koordinassi DPMPD ke pusat ada pada dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kemnterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarsi.

“Silahkan dibahas kemauan kita apa. Disesuaikan dengan aturan dan disinkronkan atara pusat dan daerah,”serunya.

Ketua Panitia A. Aisyiah Lydia Fachriah mengatakan kegiatan bertujuan menyelarakan program/kegiatan, sub kegiatan menyesuaiakn peralihan permendagri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang membuat perubahan besar terhadap SOTK seingga perlu penyelarasan.

“Diharap ada rekomendasi konkret terkait SOTK untuk menunjang Visi Pembangunan Kaltim menyesuaikan perubahan reguasi dan kebijakan pusat,”katanya.

Selain itu kegiatan diharap memberikan pemahaman peserta Permendagi 90 dan Kempen dan menghasilkan rekomendesai SOTK untuk DPMPD Kaltim.

Kegiatan dihadiri pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup DPMPD Kaltim, serta dari DPMD/K se Kaltim dengan menghadirkan narusember dari Bappeda Kaltim dan Biro Organisasi Setdaprov Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)