Banjarmasin. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi, S.Pd, M.Pd menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas bidang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JF PSM) Wilayah Kalimantan dengan agenda Sosialisasi JF PSM, bimbingan teknis perhitungan formasi JF PSM dan Fasilitasi pembentukan tim penilai angka kredit bagi pemerintah daerah di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin.

Kegiatan yang akan berlangsung tanggal 29 Maret 2023 hingga 31 Maret 2023 ini dibuka langsung oleh Kepala BPPMDDTT Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd secara daring melalui zoom meeting. Sementara narasumber berasal penggerak swadaya masyarakat (PSM) ahli madya dan muda dari Kementerian Desa dan PDTT yakni Widyanto Ramadhan dan Christina Intan Prasetyo.

Menurut Anwar Sanusi kegiatan ini penting untuk dihadiri karena menyangkut pembinaan dan penilaian Penggerak Swadaya Masyarakat yang ada di lingkungan DPMPD Prov Kaltim. Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini dapat mengetahui jumlah JF PSM yang dibutuhkan instansi.

“Selama dua hari ini peserta diinformasikan terkait mekanisme pengajuan usulan formasi jabatan fungsional serta simulasi penghitungan kebutuhan formasi JF PSM”. Terang Anwar.

Menurut informasi dari staf yang mendampingi Kepala Dinas, Hari Riansyah diketahui kegiatan tersebut  diikuti oleh empat pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten yang ada di wilayah pulau kalimantan sesuai dengan yang tertera dalam undangan.

Melalui sosialisasi ini diharapkan agar seluruh instansi pengguna di pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kab yang memiliki jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat agar memastikan bahwa formasi tersebut telah disetujui oleh Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional, serta masing-masing daerah agar membentuk tim penilai.

Mengingatkan kembali bahwa JF PSM yang ada di DPMPD Prov Kaltim adalah pejabat eselon IV yang disetarakan berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2018 perihal jabatan fungsional PSM yang oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikukuhkan awal tahun 2022 lalu. (DPMPD/Nunu)

Diingatkan, Kaltim Harus Sungguh-sungguh Laksanakan Kebijakan Penyaluran Dana Desa

17 April 2018
7110 Dilihat

DPMPD Bahas Indikator Penilaian Panji Keberhasilan Pembangunan

17 September 2020
6686 Dilihat

Dapat Akses Internet, Desa Didorong Jadi Desa Digital

12 Februari 2020
8934 Dilihat

Kaltim Masuk Nominasi 10 Besar Lomba Gelar TTG Nasional XXII 2021

01 September 2021
6647 Dilihat

Dibutuhkan, Sinergitas Program Lintas Sektor Maksimalkan Peran Pokja Kampung KB

29 Mei 2019
7140 Dilihat

GARDA Kaltim Ikut Sampaikan Aspirasi Ojol ke Pemerintah

17 Januari 2020
6716 Dilihat