SAMARINDA -- Pelaksanaan Media Workshop Sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemda, dan Media Massa dalam mendorong percepatan Pembangunan Desa disebut patut diapresiasi. Inisiasi Kepala BPK Perwakilan Kaltim tersebut dianggap tepat melibatkan media massa untuk menyamakan frekuensi agar semua punya semangat sama dalam membangun desa.

"Dengan model seperti ini akhirnya kita tahu tugas pokok BPK yang berbeda dengan kami. Beliau-beliau tetap pemeriksa tapi semangat harus sama bagaimana membangun kemajuan bangsa dan negara, khususnya desa-desa di Kaltim," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menjadi pemateri workshop, di Balikpapan, Kamis (15/11).

Beberapa waktu lalu, ungkap Jauhar ia sudah diajak diskusi dan sepakat membangun sinergitas dalam pengawalan penggunaan dana desa di Kaltim. Langkah awal BPK Perwakilan Kaltim menggandeng DPMPD Kaltim dialog interaktif bersama melalui siaran RRI Samarinda.

Kemudian dirancang kegiatan media workshop ini dilakukan bagi wartawan di Balikpapan. Kedepan tidak menutup kemungkinan juga dilaksanakan di Samarinda.

"Yang jelas sinergitas yang di bangun BPK ini menjadi langkah awal. Sebab peran BPK memang sudah agak berbeda dulu dengan sekarang. Mencari kekurangan bukan untuk pesakitan. Untuk sekarang lebih pada mencari kekurangan, kemudian memberi masukan dengab harapan dapat ditingkatkan hal-hal yang masih kurang," katanya.

Sinergitas disini, kata Jauhar maksudnya semua bekerja fokus sesuai bidang masing-masing untuk mensejahterakan masyarakat. BPK sesuai tugasnya melakukan pemeriksaan dan pengawasan, DPMPD melakukan pendampingan, dan media massa memberi informasi keberhasilan yang semuanya punya tujuan sama, yakni agar penggunaan dana desa tepat sasaran.

"Makanya saya katakan tadi, uni langkah luar biasa untuk membangun komunikasi yang baik. Sebab apapun yang dilaksanakan pemerintah tidak akan berjalan baik jika tidak terkomunikasikan dengan baik. Dengan kegiatan ini utamanya mengundang awak media diharapkan dapat menyebarkan formasi semakin luas," ucapnya.

Sementara Ketua PWI Kaltim, Sumarsono menyebut kegiatan tersebut momen kali pertama diskusi khusus BPK dengan wartawan. Padahal ia menilai BPK merupakan instansi yang cukup "seksi" diberitakan.

"Kecenderungan selama ini BPK hanya timbul diakhir tahun saat penyampaian opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Padahal media juga ingin tahu tahapan penilaiannya hingga ditetapkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan lain sebagainya,"ujarnya.

Ia berharap kegiatan tidak sekadar seremonial. Setelah ini diharap membuka akses informasi bagi wartawan yang membutuhkan data. Sebab wartawan punya fungsi kontrol dan kritis agar penyelenggaran pemerintahan berjalan baik.(DPMPD Kaltim/arf)