BALIKPAPAN -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya membangun sinergi lintas sektor dalam pemeriksaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di seluruh Indonesia. BPK Perwakilan Kaltim mengambil langkah cepat membangun sinergi dengan pemda dan media massa dengan harapan semua mempunyai semangat sama ikut mendorong penggunaan dana desa secara optimal mewujudkan desa maju dan mandiri.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur, Raden Cornell Syarief menegaskan, peran pemeriksaan dan pengawasan tidak mungkin optimal jika dilakukan BPK sendiri. Letak geografis Kaltim yang luas dan terpisah-pisah dengan jumlah desa mencapai 841 akan lebih baik pemeriksaan dan pengawasannya dilakukan melibatkan pihak terkait.

"Makanya mempuanyai ide pengawasan mengajak semua pihak terkait bersinergi ikut membangun desa sesuai peran fungsi masing-masing. BPK tidak bisa sendiri. DPMPD juga yakin tidak bisa. Kata sinergi muncul untuk memudahkan pengawasan itu karena dilakukan bersama," kata Raden Cornell Syarief saat menyampaikan materi dalam Media Workshop Sinergi antara BPK, Pemda, dan Media Massa dalam mendorong percepatan Pembangunan Desa, di Balikpapan, Kamis (15/11).

Menurutnya, sinergi dilakukan dengan kata kunci ada sekitar Rp2,2 triliun dana desa yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2018 bertujuan melibatkan desa mewujudkan kemerdekaan dalam UUD 1945 mensejahterakan rakyat. Artinya dana yang digelontorkan bukan tanpa tujuan, melainkan ingin mewujudkan desa adil, makmur, dan sejahtera ditandai status desa semakin baik dari sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang, maju, dan mandiri.

Kenyatannya, kata dia, dari 841 desa se Kaltim baru dua yang statusnya mandiri dan 32 desa berstatus maju. "Melihat data itu kami tertantang. Ingin memaksimalkan peran agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berhasil. Uang yang banyak itu diharap memacu mendorong percepatan pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi desa," katanya.

Setelah ini, ia berharap semua ikut mengawasi penggunaan dana desa. Sebagai contoh BPK, ia akan mulai menyoroti tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)untuk melihat kesesuain agar desa merencanakan pembangunan dengan potensi dan  hambatan yang ada di desa.

RPJMDes merupakan acuan desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes)setiap tahunnya mengejar ketertinggalan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Workshop sendiri menghadirkan Nara Sumber Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi dan Kepala Desa Loa Duri Ilir yang merupakan berprestasi dari Kutai Kartanegara. Nampak hadir Ketua PWI Balikpapan, Sumarsono dan Kabag Humas Balikpapan, Sutadi.(DPMPD Kaltim/arf)