SAMARINDA -- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim diwanti harus mampu membuat program/kegiatan instansinya sesuai dengan target pencapaian Visi Misi Pembangunan Kaltim 2018-2023. Sebab bila tidak cermat, OPD bisa saja kehilangan program/kegiatannya untuk dialihkan pada program prioritas OPD lain yang dianggap tepat mendukung pencapaian target pembangunan Kaltim lima tahun kedepan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kaltim, Zairin zain mengungkapkan, sejak tahun ini Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) mulai menerapkan asistensi sistem saving dalam penetapan perencanaan pelaksanaan program/kegiatan atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

"Kita akan coba asistensi sistem saving samakan dengan asistensi anggaran APBN. Jadi kalau tidak pas dengan Visi Misi Gubernur Kaltim akan disaving karenan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang sudah ditetapkan," ujar Zairin saat menyampaikan materi pada Sosialisasi Pergub No 46/2018 tentang RKA SKPD dan RKA PPKD 2019, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/11).

Saving dimaksud, kata dia, OPD bersangkut diminta menyesuaikan program/kegiatannya jika dinilai tidak sesuai dengan pencapaian Visi Misi Pembangunan Kaltim.

Namun demikian, bisa saja alokasi anggaran yang seharusnya dialokasikan dialihkan untuk program kegiatan OPD lain yang dianggap bersifat lebih mendesak dan belum terakomodir.

Karenanya sosialisasi pergub ini dianggap penting agar saat asistensi semua sudah siap dan tidak alasan ketidaktahuan. Sebab waktunya terbilang mepet yang ditarget paling lambat harus sudah ditetapkan akhir November 2018.

Terkait alokasi APBD Kaltim 2019, ia menyebut mengalami kenaikan dari Rp7,6 triliun pada 2018 menjadi Rp8,456 triliun. Itu terdiri dari dari komposisi pendapatan Rp8,456 triliun, belanja daerah Rp8,356 triliun, dan  pembiayaan Rp100 miliar.

Sesuai kebijakan gubernur, pemprov komitmen akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 21,88 persen dan kesehatan sebesar 11,96 persen. Selebihnya untuk kegiatan prioritas lainnya.

Catatan penting lainnya, ia mengingatkan agar OPD dapat menyinkronkan program SDGs melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD. Harus disesuaikan agar tidak tumpang tindih.

Sosialisasi sendiri dibuka Asisten II Sekprov Kaltim, Ichwansyah dengan menghadirkan  nara sumber selain Kepala BAPPEDA KAltim, Kepala BPKAD Kaltim, Fathul Halim, dan Kepala Biro Adbang Setprov Kaltim, Fadjar Djojoadikusuma.(DPMPD Kaltim/arf)