SAMARINDA– Gagasan demi gagasan dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim pada Rembug Forum CSR Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan yang di helat, di Balikpapan, Kamis (8/2) kemarin.

Tidak hanya ingin DPMPD dilibatkan dalam pelaksanaan program CSR, Jauhar juga menginginkan agar proses penyalurannya di kerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kembangkan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.

“Saat ini dari 841 Desa se Kaltim, setidaknya sudah terbentuk 469 BUMDes. Menurut saya CSR bisa dikerjasamakan dengan BUMDes agar masyarakat benar-benar menjadi sasaran langsung program CSR yang disalurkan perusahaan,” sebut Jauhar ketika berbincang, di Samarinda, Jumat (9/2).

Dengan kerjasama, ia menilai tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik sesuai sasaran program CSR. Maksudnya masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat program, tapi juga terlibat aktif dalam pelaksanaannya karena menjadi bagian BUMDes yang dikembangkan di wilayahnya.

Terlebih jika pemerintahan pada berbagai tingkatan dilibatkan bersama para pendamping, diyakini kegitan CSR bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Mengingat di tingkat provinsi maupun kabupaten ada Tenaga Ahli, di tingkat kecamatan ada Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, serta di tingkat desa ada pendamping lokal desa (PLD).

“Silahkan bekerjasama. Tugas mereka sama. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraam masyarakat desa di seluruh wilayah Kaltim. Apalagi Kementerian ESDM mendukung dan menyambut baik gagasan kerjasama Forum CSR Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan,” ujarnya.(DPMPD Kaltim/arf)