SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Bimtek Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Online dengan Skema Cloud bagi kabupaten se Kaltim, di Hotel Senyiur Samarinda, Rabu (13/7/2022).

“Bimtek diharap meningkatkan pengetahuan peserta terkait penatausahaan keuangan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat membuka Bimtek.

Menurutnya Siskeudes membantu memudahkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan. Akhirnya tercipta pelaporan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan terkait agar dikemudian hari tidak bermasalah hukum

Mengingat seiring terbitnya UU6/2014 tentang desa menjadikan desa bukan lagi sebagai subjek, melainkan objek pembangunan. Desa memiliki banyak sumber dana dari pusat berupa Dana Desa, Provinsi berupa Bantuan Keuangan, kabupaten berupa Alokasi Dana Desa, serta dari sumber lainnya.

“Tidak kurang Rp3 Miliar uang yang masuk ke Desa pertahunnya dan ada yang lebih dari itu. Makanya pertanggungjawaban harus benar agar tidak jadi masalah. Dengan siskeudes diharap pengelolan lebih akuntabel dan transparan,”katanya

Lebih lanjut, hadirnya UU desa membawa semangat menutaskan masalah pembangunan desa seperti angka kemiskinan menurun, penganguran, sosbudmasy, dan kesenjangan wilayah.

Tujuan akhirnya mencapai pemerataan pembangunan dan perkembangan kemandirian bagi desa itu sendiri.

“Jadi berbagai sumber dana yang masuk ke desa tersebut dijadikan modal membangun kemandirian desa. Tetap bisa Membangun meskipun nantinya sumber dana yang masuk ke desa tidak sebesar sekarang,”katanya.

Ketua Panitia Kasmawati mengatakan Bimtek diikuti perwakilan DPMD/DPMK, BKPAD, dan camat  kabupaten se Kaltim.

“Kegiatan untuk menggantikan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset desa oleh Pemprov Kaltim,”katanya.

Bimtek ini bertujuan sebagai sarana pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi.

Percepatan penyampaian laporan konsolidasi pelaksanaan APBD dan laporan inventarisasi aset desa kabupaten dan sarana untuk berbagi pengalaman kendala dan permasalahan tiap Kabupaten dalam mengaplikasikan kedua aplikasi dimaksud.(DPMPD Kaltim/arf)