JAKARTA (25/11/2019) -- Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) VI Tahun 2019 secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin.
Munas akan berlangsung sampai dengan tanggal 27 November, di Hotel Borobudur, Jakarta. Nampak hadir mendampingi Wapres, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.
Prosesi upacara pembukaan berlangsung sangat singkat. Hanya memakan waktu sekitar satu jam. Tepat pukul 20.30 WIB, rangkaian kegiatan upacara pembukaan sudah berakhir.
Munas diikuti Gubernur seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Kaltim, Isran Noor, Ketua dan Anggota Dewan Pakar serta para Sekda/Asisten Pemerintahan dan Kepala Biro Pemerintahan seluruh Indonesia.
Diawali dengan Sambutan Ketua APPSI, Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah. Longki menyampaikan, bahwa usia APPSI sudah 19 tahun.
Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan respon Presiden dan Wakil Presiden selama 4 tahun terakhir ini. Demikian pula dukungan dari para Menteri.
"Insya Allah APPSI tetap mendukung kebijakan Pemerintah," ujarnya. Janji tersebut ditegaskan di hadapan Wakil Presiden. Lebih lanjut, Ketua APPSI menyampaikan keyakinannya, bahwa kesejahteraan rakyat akan cepat terwujud, jika Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, selaku tuan rumah, berharap, Munas berlangsung lancar, kondusif dan produktif. Mampu menyusun program kerja dan memilih Pengurus APPSI Periode 2019-2023.
Wakil Presiden dalam arahannya menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kapasitas otonomi daerah, peningkatan kerjasama dan koordinasi.
"Munas sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan program kerja serta memilih pengurus," katanya. Lebih lanjut, Wapres mengatakan, sebagai
Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dia minta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Pada bagian lain, Wapres mengemukakan sejumlah prestasi. Di antaranya penurunan angka kemiskinan yang mencapai angka satu digit. Tidak sampai 10 persen. Tetapi diakuinya jumlahnya masih besar, yaitu 25 juta orang. Wapres juga mengingatkan pentingnya penanganan stunting maupun meningkatnya penyakit tidak menular hingga lebih dari 50 persen.
Juga angka kematian Ibu dan bayi yang masih tinggi jika dibandingkan dengan Negara Malaysia dan Thailand.
Masalah keberlanjutan anak sekolah juga diingatkan oleh Wakil Presiden. Keberlanjutan sekolah dari SD ke SMP hanya 60 persen. Dari SMP ke SMA 30 persen, dan dari SMA ke Perguruan Tinggi hanya sekitar tiga sampai empat persen.
Seluruh Pemda juga diminta untuk segera membentuk Komisi Perlindungan Anak. Para Gubernur diminta agar bisa mencari terobosan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut dan bisa dimasukkan dalam program kerja APPSI.
Demikian pula halnya dengan penciptaan iklim investasi. "Percepat perizinan. Hilangkan ekonomi biaya tinggi. Wujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pengaturan belanja publik," serunya.
Dari Kaltim, Gubernu Isran Noor mengikuti munas didamping Plt Sekprov Kaltim, M Sabani, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, serta Kepala Biro PPOD Setprov Kaltim, Deni Sutrisno bersama pejabat terkait bidang pemerintahan.(DPMPD Kaltim/MJE/arf)
641 Dilihat
1903 Dilihat
1568 Dilihat
1460 Dilihat
2608 Dilihat
670 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |