SAMARINDA -- Pj Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi meminta penyelesaian masalah batas wilayah menjadi perhatian jajaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (PPOD) provinsi dan kabupaten se Kaltim.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekprov saat mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor membuka Rakor Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim tahun 2022 secara daring dari, Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (1/3/2022).

"Perlu jadi perhatian penyelesaian batas wilayah. Seperti halnya Pulau Balabalagan dan daerah sekitar perlu segera diselesaikan. Sebenarnya masuk Provinsi Kaltim bukan Sumatera Barat, " ujar Sekprov Riza.

Menurutnya jika dilihat segi jarak geogragis lebih dekat dengan Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim, sehingga pelayanan lebih cepat.

Faktanya kebutuhan pokok masyarakat cendrung dipenuhi dari Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan, ketimbang dari wilayah Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu dia juga menginginkan pentingnya meningkatkan koordinasi para pihak dalam pengadaan tanah agar tidak terjadi konflik termasuk perlindungan hak adat.

"Terpenting pengadaan lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus tuntas, karena selalu menjadi masalah. Pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanahnya polanya bagaimana. IKN Nusantara harusnya jadi kawasan strategis nasional. Negara yang mau, " tegasnya.

Rakor dihadiri kepala OPD lingkup Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim secara virtual dari kantor masing-masing. Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin menghadiri rakor di dampingi Kabis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sri Wartini, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Fathoni beserta Kasi Terkait Mariah, dan Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sosbudmasy Elvis.(DPMPD Kaltim/arf)