BALIKPAPAN – Data Desa dan Kelurahan Presisi (DDP) disebut hadir sebagai jawaban atas keterbatasan mengunjungi seluruh wilayah akibat letak geografis yang terbilang luas, terpencar, dan cenderung sulit diakses.

“Dengan keterbatasan tentu kita tidak bisa mengunjungi seluruh wilyah Kaltim untuk melihat dan menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dengan DDP kita bisa tahu kebutuhan apa yang bisa menyentuh masyarakat,” ujar Plt Gubernur Kaltim Akmal Malik saat Serah Terima Hasil DDP di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur antara Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan DPMPD Provinsi Kaltim dan Bankaltimtara, di Balikpapan, Jumat (16/2/2024).

DDP jelas dia menampilkan basis data secara detail. Cukup klik titik koordinat akan timbul data by name by address. Lengkap dengan tingkat usia, pendidikan, pekerjaan, status, hingga tingkat status sosialnya.

Data tersebut bisa dimanfaatkan sebagai dasar menyusun perencanaan pembangunan yang bersinergis mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga jenjang terkecil di tingkat desa.

Termasuk bisa digunakan sebagai Pendidikan politik untuk mengeyahui data pemilih tetap yang sudah terdaftar maupun daftar pemilih khusus bagi mereka yang baru masuk usia memilih saat menjelang pencoblosan.

“Jadi DDP lebih pada upaya kita membangun marwah daerah. Kita yang tahu tentang daerah kita. Kita yang mendata kita yang menyelesaikan masalah dengan data,” katanya sambal menyebut pelaksanaan pendataan DDP merupakan sodaqoh jamaah semua karena semua ambil peran terlibat.

Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun berharap data desa presisi nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “DDP memiliki peran penting dalam dukung kebijakan pembangunan,” katanya.

Sementara Rektor IPB Prof Arif Satria menyebut pelaksanaan Data Desa Presisi dalam rangka mewujudkan akurasi data dari tingkat desa. “Karena kalau data desa akurat, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat akan akurat. Ikhtiar berikan manfaat agar masyarakat menikmati hasil pengabdian dan penelitian,” ujarnya.

Sejauh ini, kata diia IPB sudah menyentuh 4.550 desa atau 6 persen sebagai aksi nyata memberikan manfaat mewujudkan desa akurasi.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia Sofyan Sjaf menambahkan Data Desa Presisi yang dilakukan merupakan aresiasi dan recognisi inovasi IPB. Di PPU pendataan dilakukan mulai Oktober 2023 menyasar 44 desa dan kelurahan dan dilakukan penyerahan pada Februari 2024. Penyerahan ditandai penyerahan peta desa secara simbolis kepada camat.

“Pendataan yang dilakukan menggali 238 informasi data per rumah. Kemudian jadi data dasar untuk dibangun algoritmanya untuk by name by address. Pendataan melibatkan 694 orang untuk mendata 112.000 jiwa dan 33 Ribu KK,” terangnya.

Hal mendasarasi pengembangan DDP bermula adanya polemik data yang masih dianggap belum akurat. Dengan data desa presisi bisa memperoleh gambaran utuh terkait kondisi desa lascap dan manusianya.

Dirut Bankaltimtara M Yamin mengaku membibiayai DDP menggunakan dana CSR Bankaltimtara. Sejalan dengan misi mendukung percepatan pembangunan Daerah.(DPMPD Kaltim/arf)