SANGATTA - Desa-desa di wilayah Kabupaten Kutai Timur(Kutim)dan seluruh wilayah Kaltim dituntut untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli desa(PADes) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa didorong untuk kreatif dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa agar nantinya menjadi Desa Mandiri. "Sekarang bagaimana setiap desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa nya yang nantinya menjadi modal penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah desa manakala pemerintah sudah tidak lagi menyalurkan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalti, Moh Jauhar Efendi saàt membuka Dialog Interaktif Kiprah Desa 2018, di Aula Kantor Camat Sangatta Selatan, Selasa (6/11). Jauhar menyebut kemandirian penting diwujudkan untuk mengurangi ketergantungan. Maksudnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetap dapat dilaksanakan dengan baik saat anggaran yang masuk ke desa melalui kucuran dana desa tidak sebanyak sekarang. Karenanya desa harus mampu merubah pendekatan pembangunan, bukan lagi sebatas mengidentifikasi masalah melainkan mampu menemukenali potensi apa yang dimiliki Desa. Kemudian potensi tersebut diarahkan untuk mewujudkan mimpi Desa lima tahun kedepan yang dituangkan dalam RPJMDes. Meski begitu, Jauhar mengingatkan agar peluang banyaknya kucuran dana desa yang masuk dimanfaatkan secara optimal mewujudkan cita-cita pembangunan desa. "Jadikan ini sebagai peluang melakukan percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan," katanya. Mewujudkannya perlu didukung peran dan tanggung jawab semua mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat yang saling bersinergi mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bila terwujud, ia berharap pada saatnya desa-desa di Kaltim semakin meningkat status indeks desa membangun (IDM) desanya. Jika saat ini dari 841 desa se Kaltim secara rata-rata status desa Kaltim masih tertinggal dan baru ada dua desa yang statusnya mandiri, kedepan diharap semakin meningkat lagi. Sementara Ketua Panitia, Esthi Susila Rini menyebut pertemuan Kiprah Desa dilaksanakan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang sedang berlangsung di kabupaten, kecamatan, dan desa. Serta untuk menilai perkembangan prlaksanaan program/ kegiatan yang sudah dan sedang berjalan. "Pada akhirnya melalui kegiatan Kiprah Desa diharap dapat terjadi sinergi program dan kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Provinsi Kaltim, serta dapat dihimpun permasalahan dan kendala pelaksanaan di lapangan segera dijadikan dasar pengambilan kebijakan sebagai tindak lanjut di masa mendatang," katanya. Kegiatan menghadirkan nara sumber Kepala DPMD Kutai Timur, Suwandi, serta Kepala Bidang dilingkungan DPMPD Kaltim, Riani Tisnadewi dan Rusniati dengan moderator Marga Rahayu dari RRI Samarinda. Hadir sebagai peserta kegiatan perwakilan camat beserta kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Kutai Timur.(DPMPD Kaltim/arf)