JAKARTA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menegaskan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa merupakan langkah strategis mendukung kemajuan bangsa.

"Menurut hemat saya, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (PKAPD) adalah hal yang sangat strategis. Sebab pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia," ujar Moh Jauhar Efendi saat menyamoaikan masukan dalam pembahasan penyempurnaan rancangan Roadmap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2020-2024, di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurutnya jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.954 desa. Kalau saja setiap desa jumlah perangkatnya sebanyak 6 orang, sudah termasuk kepala desa, tetapi di luar unsur kewilayahan, maka terdapat 449.742 orang kepala desa plus perangkatnya yang harus diberikan pembekalan untuk menyelanggarakan pemerintahan desa.

"Saya juga mengusulkan agar Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga perlu mendapatkan pemahaman pengetahuan, sebagai bekal dalam menunjang tugas pokoknya. Begitu pula halnya dengan Pemerintah Kecamatan harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri," sebutnya.

Pendek kata, semua jenjang Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

Tentu saja perhatian terhadap pengembangan Pemerintah Kecamatan juga tidak boleh diabaikan. Pembahasan Roadmap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2020-2024 dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi se Indonesia.

Pembahasan diawali dengan paparan draft Roadmap oleh Direktur Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Dr. Imran, M.Si., MA.

Usai paparan dilanjutkan dengan diskusi dan masukan dari daerah. Banyak masukan penyempurnaan rancangan roadmap, yakni dari  Kepala Dinas PMD Jatim, Jateng, Jabar, Bangka Belitung, Jambi, Sulsel, Sulteng, Sultra dan lain-lain. Termasuk dari Kaltim sendiri.

Kepala DPMPD Kaltim nampak tidak menyiakan kesempatan untuk berbicara dan memberikan masukan. Karena ini menyangkut kebijakan nasional, yang akan diberlakukan di seantero nusantara.

Bahkan, karena sangat pentingnya dia harus berbicara tidak kurang dari tiga kali untuk menyampaikan gagasan dan hal-hal yang terkait dengan potret kapasitas aparatur pemerintahan desa. Tentu saja harus seijin pimpinan rapat.(DPMPD Kaltim/MJE)