BALIKPAPAN– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengusulkan keterlibatan DPMPD Kaltim dalam Forum CSR Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan.

Harapannya program CSR yang disalurkan sektor pertambangan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bersinergi dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah.

“Alhamdulillah usulan saya direspon positif oleh perwakilan Kementerian ESDM dan Ketua Forum CSR Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sektor pertambangan,” kata Jauhar Efendi saat menghadiri Forum Rembug CSR, Penandatanganan SK Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan, dan pengukuhan Forum CSR Pertambangan Provinsi Kaltim, di Balikpapan, Kamis (8/2).

Jauhar berpendapat, keterlibatan DPMPD pada Forum CSR tersebut dibutuhkan dalam memberi masukan terkait program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Mengingat DPMPD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kaltim yang memang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kondisi di lapangan.   

“Kita ingin program CSR pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disalurkan tepat guna dan tepat sasaran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya menjadi penunjang program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah. Mana yang belum tersentuh, itu yang disasar,” sebutnya.

Jauhar berharap setelah adanya forum tersebut penyaluran CSR lebih terarah untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakatnya. Bukan sekedar dimanfaatkan untuk pemberian bantuan yang dianggap kurang memberi manfaat secara berkesinambungan.(DPMPD Kaltim/arf)