DPM Pemdes hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut Provinsi Kalimantan Timur
DPM Pemdes hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut Provinsi Kalimantan Timur
Balikpapan, 19 Agustus 2024 — Rapat Tim Koordinasi Daerah Penanganan Sampah Laut Provinsi Kalimantan Timur digelar hari ini di Ballroom Mahakam, Swiss Bellhotel, Balikpapan Ocean Square, Pasar Baru Kota Balikpapan. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan memperkuat upaya penanganan sampah laut di wilayah tersebut.
Hadir dalam rapat ini sejumlah peserta dari berbagai instansi dan lembaga, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim, Bank Sampah Kota Hijau, Province Facilitators Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PUPR, serta Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten. Beberapa perusahaan juga turut serta dalam rapat ini, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Badak LNG, dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, serta sejumlah dinas lainnya dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur membuka acara dengan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan tantangan sampah laut. “Kita berada di titik krusial,” ujarnya dalam sambutannya. “Sinergi dari berbagai pihak merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.”
Sesi utama rapat menghadirkan dua narasumber terkemuka yang membagikan wawasan mendalam mengenai penanganan sampah laut. Bapak Ahmad Bahri Rambe, Koordinator Program Nasional Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, membawakan materi mengenai kebijakan dan strategi nasional. Beliau mengungkapkan bahwa meski Indonesia pernah berada di urutan kedua dalam hal sampah plastik laut secara global, kini posisinya menurun ke urutan lima. Hal ini, menurutnya, harus menjadi dorongan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan.
Dalam presentasinya, Bapak Ahmad menyoroti lima strategi utama penanganan sampah laut, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah dari sumber darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, serta penguatan kelembagaan dan pengawasan. “Kita harus mengintegrasikan strategi-strategi ini untuk mencapai hasil yang efektif,” tegasnya.
Sementara itu, Ibu Ghitarina, M.Sc. dari Tim Pemantauan Sampah di Pesisir dan Laut Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, membagikan hasil pemantauan sampah di pantai Kalimantan Timur. Melalui analisis dari 12 lokasi di tujuh kabupaten/kota, ditemukan bahwa sampah dominan terdiri dari plastik dan kaca. Rekomendasi jangka pendek yang diajukan termasuk monitoring mikroplastik, pemasangan spanduk kreatif, dan pemberdayaan nelayan dalam upaya pembersihan sampah laut. “Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam upaya ini,” ungkapnya.
Rapat ini ditutup dengan pembahasan draft SK untuk pembentukan tim koordinasi daerah penanganan sampah laut Provinsi Kalimantan Timur, sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan solusi yang telah dirumuskan.
Dengan rapat ini, diharapkan akan ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah laut. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana laut dan pesisir yang bersih menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan lingkungan berkelanjutan di tanah air.