DPMPD hadiri sosialisasi pengembangan usaha masyarakat skema Matching Grant
DPMPD hadiri sosialisasi pengembangan usaha masyarakat skema Matching Grant
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Bidang UEM SDA dan TTG menghadiri Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat di Lokasi Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia, Selasa (26/3/2024) di Hotel Fugo Samarinda.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Kehutanan serta Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Mulawarman ini memberikan informasi terkait konsep dan rencana pelaksanaan bantuan dengan skema Matching Grant.
Skema tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam pengembangan dan kegiatan rehabilitasi mangrove tingkat daerah. Diharapkan melalui matching grant dapat memberikan dorongan signifikan bagi pembangunan desa sambil memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.
Salah satu proyek yang akan dikembangkan adalah Proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Target Luasan indikatif Kegiatan M4CR berdasarkan batas administrasi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 6 Kabupaten; 33 Kecamatan; 107 Desa, dengan luasan 30.046 Ha. M4CR akan berakhir di tahun 2027 dengan penyaluran 55 %; 60 %; 65 % dan 75 % setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk melakukan pemulihan dan perlindungan mangrove melalui beberapa komponen diantaranya Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove, Rehabilitasi dan Promosi Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan serta Peningkatan Peluang Mata Pencaharian Masyarakat di Kawasan Mangrove yaitu Mata Pencaharian Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir.
Saat ini BRGM sedang menyusun Analisis Makro Rantai Nilai dan Rantai Pasar, Rencana Usaha Small Grant, dan persiapan pembentukan komite investasi.