SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan perhatian terhadap pembinaan BUMDes.
“Pusat perlu ikut ambil bagian jika ingin perkembangan BUMDes terus meningkat. Memberi perhatian baik dari sisi regulasi yang mengatur kemudahan usaha BUMDes, maupun bantuan permodalan untuk peningkatan usaha,”ujar Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, Teknologi Tepat Guna DPMPD Kaltim Elvis saat menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim, di Kantor DPMPD Kaltim, Senin (1/2).
Karenanya Elvis berharap koordinasi pusat dan daerah terus ditingkatkan, tidak hanya dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, tapi juga dalam hal pembinaan BUMDes.
Terlebih pembinaan BUMDes menjadi salah satu program strategis Pemprov Kaltim dalam Visi Pembangunan Berani Untuk Kaltim Berdaulat, khususnya pada misi kedua berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Senada dengan itu Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Muriyanto menilai ada kesulitan mencari regulasi klasifikasi tekstual dalam pembinaan BUMDes.
“Makanya kita membuat inovasi berupa Lomba BUMDes berprestasi. Karena tidak ada acuannya dari pusat, sehingga untuk menetapkan indikator penilaiannya kita melihat provinsi lain,”katanya
Sedangkan terkait kunjungan BPKP Perwakilan Kaltim bertujuan untuk klasifikasi data BUMDes Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)
6981 Dilihat
5284 Dilihat
8001 Dilihat
5860 Dilihat
5531 Dilihat
77470 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |