SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menitipkan pesan penting kepada jajaran DPRD Kutai Barat saat melalui Tim II nya melakukan kunjungan kerja ke DPMPD Kaltim, Kamis (6/5).

Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin berharap DPRD Kutai Barat membantu penyelesaian masalah Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya mengentaskan Desa berstatus sangat tertinggal dan meningkatkan Desa berstatus tertinggal di Kabupaten Kutai Barat.

"Mudahan bisa diselesaikan permasalahan IDMnya dan status desa yang tadinya sangat tertinggal bisa naik minimal menjadi tertinggal bahkan berkembang, " harap M Syirajudin.

Menurutnya dia sudah diwanti Gubernur Kaltim agar pada 2022 empat desa berstatus sangat tertinggal di Kaltim bisa dientaskan. Dua desa diantaranya, yakni Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuatan dan Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan berada di wilayah Kutai Barat.

Karenanya dia berharap dukungan dan komitmen serius DPRD Kutai Barat membantu pencapaian target peningkatan status IDM di wilayahnya. Mengingat pembangunan desa bukan menjadi tanggung jawab DPMK Kutai Barat semata, tapi juga lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

"Penyelesaian permasalahan tersebut tentu menjadi kewenangan inatansi teknis terkait. Seperti Gerunggung masalah terbesar nya aks mobilitas Indeks Ketahahan Sosial Dasar, " sebutnya.

Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai Pjs Bupati Kutai Barat selama sekitar 2 bulan 10 hari dia mengaku siap mendampingi Kutai Barat agar IDM dua desa sangat tertinggal dimaksud bisa ditingkatkan. Terpenting kata dia dalam proses perencanaan pembangunan desa diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara Ketua Tim II DPRD Kutai Barat Ahmad Syaiful menyebut secara umum mereka berkunjung untuk bekonsultasi terkait aspirasi masyarakat yang akan melakukan pemekaran desa.

"Kita ingin mendengar teknis pemekaran kampung dan kecamatan. Termasuk kemungkinan perubahan nomenklatur kampung menjadi desa karena Kutai Barat masih dengan sebutan kampung, " katanya.

Kunjungan kerja Tim II DPRD Kutai Barat sendiri didampingi jajaran DPMK Kutai Barat. Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin menerima kunjungan didampingi para pejabat struktural lingkup DPMPD Kaltim. (DPMPD Kaltim/arf)

DPMPD Kaltim Mengawali Sosialisasi Jafung PSM

16 Juni 2021
6144 Dilihat

Tenaga Pendamping Profesional Dituntut Punya Target Selesaikan Tugas

25 Oktober 2017
9870 Dilihat

Wajah Baru BUMDes Posisikan Level Setara Badan Usaha

07 Juni 2021
10320 Dilihat

Siap Digeber di Kaltim, Program Inovasi Desa Kemendes PDTT

30 Oktober 2017
7338 Dilihat

Kedepan Pola LBM Diharap Dilakukan Bersama Pada Setiap Tingkatan Kewenangan Pemerintahan

30 Juli 2018
6622 Dilihat

Anwar Harap Percepatan Pengakuan dan Perlindungan MHA

05 September 2023
4777 Dilihat