Senin (08/07/24) - Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Puguh Harjanto di Ruang Rapat DPMPD Provinsi Kaltim dibahas terkait rencana pembangunan akses jalan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan status desa tertinggal di Kabupaten Kutai Barat. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi DPMPD Provinsi Kaltim di Balikpapan pada tanggal 24 Juni lalu yang membahas peningkatan status desa tertinggal di wilayah tersebut.

Turut hadir dalam rapat ini dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim, Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, serta sejumlah instansi terkait lainnya baik tingkat provinsi maupun kabupaten, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kehutanan Kutai Barat, dan para kepala kampung dari Tanjung Soke, Deraya, Lemper, dan Gerunggung.

Camat Bongan dari Kabupaten Kutai Barat yang turut hadir menyampaikan kebutuhan mendesak adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi dalam menangani permasalahan akses jalan di titik-titik krusial yang sering lumpuh total saat hujan turun, menghambat mobilitas warga. Serta menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari kondisi jalan rusak parah hingga kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih minim.

Sementara BAPPEDA Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Mispoyo menyoroti kekurangan infrastruktur di 4 desa tertinggal tersebut dan berkomitmen untuk mengawal usulan-usulan pemenuhan sarana prasarana umum melalui koordinasi dengan OPD teknis terkait.

Dalam kesempatan yang sama, BAPPEDA Kutai Barat juga telah mengidentifikasi status hutan yang mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut. pada kesempatan itu disebutkan bahwa beberapa akses jalan sebagai prioritas utama karena menjadi kunci pembangunan di 4 kampung tertinggal.

Selain itu Puguh turut menekankan pentingnya pembangunan berdasarkan data analisis skor Indeks Desa Membangun (IDM) untuk memastikan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran. Ia masih tetap dalam komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan desa tertinggal di Kalimantan Timur.

Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait guna mengatasi tantangan pembangunan di 4 kampung tertinggal tersebut, dengan mengoptimalkan alokasi dan pendanaan yang tersedia untuk infrastruktur akses jalan yang menjadi prioritas utama.