ANGGANA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melalui Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mulai turun lapangan melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi.
Mereka turun untuk memastikan desa menetapkan perencanaan penganggarannya menyasar indikator yang dapat meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM).
"Kita ingin pastikan APBDesnya, khususnya yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan indikator penilaian IDM desanya," sebut Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi melalui Kasi Pembangunan Desa, Isnawati saat mengunjungi Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, Kamis (12/3).
Bersama Isnawati kunjungan tersebut juga didampingi Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini untuk melihat potensi pengembangan usaha bersama antar desa.
Sebagai contoh Desa Handil Terusan, lanjut dia, indikator penilaian IDM nya rendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dengan nilai 0,4833 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dengan nilai 0,5333. Meskipun Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sudah tinggi dengan nilai 0,7314, tapi nilai totalnya hanya 0,5827 atau kategori tertinggal.
Karenanya berkunjung ingin melihat apakah penganggarannya sudah menyasar dua indikator yang harus ditingkatkan tersebut. Sebab Desa Handil Terusan merupakan salah satu target dari 25 desa yang akan ditingkatkan statusnya dari sangat tertinggal dan tertinggal pada 2020.
Dia yakin jika kegiatan yang direncanakan tahun 2020 menyasar peningkatan indikator IKE dan IKL akan mendongkrak nilai IDM dari tertinggal menjadi berkembang, bahkan bisa lompat naik menjadi maju.
"Kita sudah tetapkan dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 meningkatkan status 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal. Setiap tahun yang ditingkatkan statusnya jumlahnya berbeda 15 desa, 25 desa, 30 desa, 35 desa, dan 45 desa" sebutnya
Sejalan dengan itu, Kepala Desa Handil Terusan, Achmadi menyebut rendahnya penilaian IKE dan IKL karena quisoner penilaiannya baku secara nasional, tidak sesuai kebutuhan daerah.
"Diquesoner ada pertanyaan soal harus ada pertokoan, pasar, maupun bank. Disini tidak ada, karena kalau kita kembangkan pertokoan akan mematikan warung-warung masyarakat. Pun demikian pasar kita cukup beli di kecamatan," katanya.
Sedangkan terkait IKL kekurangannya karena terjadi kebakaran lahan dan pemukiman dan belum ada tanggap bencana desa. "Tapi kita tahun ini kita akan mengadakan peralatan tanggap bencana di setiap RT gara tanggap bencana," katanya.
Dia menargetkan IDM Desa dalam dua tahun kedepan akan terus meningkat statusnya. Jika saat ini tertinggal harus meninggat minimal menjadi berkembang dan maju.(DPMPD Kaltim/arf)
6308 Dilihat
6376 Dilihat
6313 Dilihat
6679 Dilihat
6247 Dilihat
6307 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |