Jam Operasional : Senin - Jum’at 08.00 - 16.00 WITA
Samarinda – Dalam upaya mendorong percepatan peningkatan status Indeks Desa membangun di Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa Tentang Percepatan Status Indeks Desa Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (28/4/2025) di Aula Desa Mandiri, Kantor DPMPD Prov. Kaltim.
Kegiatan pelatihan ini secara resmi dibuka oleh Kepala DPMPD Prov. Kaltim dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Bappeda Provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung dari lima kabupaten, yakni Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Peserta pelatihan meliputi Kepala Desa/Kampung, Petinggi, Perangkat Desa, unsur kecamatan dari 23 kecamatan yang memiliki lokasi Desa Berkembang, serta tenaga pendamping profesional dan tenaga ahli kabupaten. Pelatihan ini juga menghadirkan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional P3MD Prov. Kaltim sebagai narasumber utama.
Dalam sambutannya, Kepala DPMPD Prov. Kaltim menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dalam menyukseskan pemutakhiran data Indeks Desa berbasis SDGs Desa. Ia menekankan bahwa langkah-langkah strategis perlu dirancang secara konkret agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi aktual.
“Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa sangat penting untuk menciptakan arah pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, keterlibatan aktif semua pihak, baik di tingkat desa hingga provinsi, menjadi kunci dalam mewujudkan percepatan status Indeks Desa di Kalimantan Timur,” ujar Kepala DPMPD.
Dengan pelatihan ini, diharapkan seluruh pelaku pembangunan desa memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat dalam mempercepat peningkatan status desa serta menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.