DPMPD SIap Geber Rakernis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tingkat Kaltim

SAMARINDA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut siap menggeber Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lingkup Provinsi Kaltim. Rencananya rakernis yang melibatkan kabupaten/kota se Kaltim tersebut dilaksanakan 27 Pebruari 2018, di Aula Kantor DPMPD Kaltim, Jl MT Haryono Samarinda.

“Rakernis rencananya hanya dilaksanakan di provinsi. Tidak seperti biasa langsung menyentuh di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tuan rumah lokasi pelaksanaan,” sebut Kepala DPMPD Kaltim melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahaan, Riani Tisnadewi, di Samarinda, Rabu (21/1).

Terpenting dari itu, kata dia, rakernis terlaksana dengan baik dan kabupaten/kota se Kaltim faham program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tingkat provinsi tahun anggaran 2018 serta rencana 2019 maupun yang menjadi kebijakan secara nasional.

“Kalau sudah tahu kan bisa menyesuaikan agar program kegiatannya sinkron. Tentunya menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” katanya.

Rakernis juga sekaligus menjadi media informasi menyampaikan kebijakan nasional yang harus diinformasikan secara berjenjang di daerah. Sebagai contoh terkait peniadaan lomba desa pada tingkat regional seiring antisipasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Forum tersebut bisa dimanfaatkan meluruskan informasinya ke tingkat kabupaten/kota dengan harapan diteruskan hingga tataran kecamatan dan desa.

“Yang jelas diharap menyadarkan. Sekalipun pemenang lomba desa tingkat provinsi nantinya tidak berlaga di nasional diharap tetap berlaga maksimal di desa. Sebab semangat lomba sebagai bagian upaya pembinaan peningkatan kapasitas desa dan kelurahan,” jelasnya.

Hal penting lainnya, melalui rakernis bisa mengkroscek data dari kabupaten/kota se Kaltim. Kecenderungannya kalau turun lapangan sering belum bisa mengumpulkan data maksimal. Dengan duduk bersaman diharap bisa jari informasi sesuaikan program yang dibutuhkan.

“Kebijakan pusat sudah ditangkap saat konsultasi kemarin. Sekarang tinggal menyelaraskan dengan kebijakan provinsi dan menginformasikannya ke tataran kabupaten kota,” tukasnya.

Sementara bagi kabupaten/kota yang ingin ada pembahasan lebih lanjut dapat dilanjutkan pada forum-forum lanjutan setelah rakernis.(DPMPD Kaltim/arf)