DPMPD Siap Terlibat Sukseskan FKP REGSOSEK Kaltim
DPMPD Siap Terlibat Sukseskan FKP REGSOSEK Kaltim
SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim disebut siap terlibat menyukseskan agenda nasional Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi (FKP REGSOSEK) tahun 2023 di Provinsi Kaltim.
Mendukung ketersediaan data terkait pemberdayaan masyarakat perwujudan kebijakan satu data nasionalt erkait perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Abdul Rivai sesuai surat yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim data yang dibutuhkan terkait ketersediaan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
"Data yang dibutuhkan sudah kita siapkan. Jika ada yang masih perlu dikoordinasikan kita siap fasilitasi ke bidang terkait yang menangani monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa," katanya.
Sepertinya disampaikan Kepala BPS Kaltim masukan diharap bisa bangun intgrasi data yang bisa dibagipakaikan jika sudah terintegrasi.
Kemudian bisa digunakan lintas sektor tuk petakan misal keluarga mana butuh bantuan seperti apa, sehingga berbagai program bantuan dan pemberdayaan bisa tepat sasaran.
"Data REGSOSEK gambaran umum kondisi sosial masyarakat. Data mikro sebenarnya sudah tersedia tapi masih terpilah secara sektoral. Setelah ini diharap sudah terintegrasi menjadi satu basis data lengkap dan terpadu, sehingga bisa membuat program lebih efektif, tepat sasaran, dan mengena untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
FKP REGSOSEK sendiri akan dilaksanakan 2-21 Mei 2023 di 1.038 desa/kelurahan dengan jumlah FKP 2.344 dan diikuti sekitar 34.531 peserta.
Rakor Persiapan FKP REGSOSEK sendiri dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim M Syirajudin membacakan sambutan Sekprov Kaltim Sri Wahyuni.
Kegiatan dianggap penting untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi. "Kolaborasi sering diucapkan sulit pelaksanaan. Ini momen penting bangun itu. Ekosistemnya pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi dorong penurunan kemiskinan," katanya.(DPMPD Kaltim/arf)