SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mengusulkan dukungan pembiayaan kegiatan pengadaan tenaga pendamping dari Badan Pengelolan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam pelaksanaan pembangunan hijau di Kaltim.

“Tugasnya seperti pendamping desa, tapi ini lebih pada pelaksanaan pembangunan hijau. Mendampingi perangkat desa dan masyarakat desa agar pelaksanaan pembangunan lebih berwawasan lingkungan,” kata Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat mengikuti Rapat Pembahasan Penyusunan Dokumen Kajian awal hasil penilaian dan analisis pengembangan draft konsep note untuk pendanaan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan  Timur secara virtual, Selasa (7/12).

Keberadaan pendamping pembangunan hijau penting agar pelaksanaannya sesuai harapan. Terlebih Provinsi Kaltim dihadapkan tantangan pembangunan seiring ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota negara (IKN).

Termasuk dalam mengawal pelestarian masyarakat hukum adat dengan hutan adatnya agar tidak termarjinalkan saat IKN dipindahkan ke Kaltim.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin menyebut instansinya sejauh ini sudah berperan dalam pengurangan emisi di tingkat tapak atau di desa.

Lainnya dia berharap dukungan pelaksanaan bimbingan teknis input data kegiatan penurunan emisi bagi pemerintah desa/kampung dalam portal MMR di Berau dan Kutai Timur, monitoring kampung/desa pengelolaan hutan desa dan hutan adat, serta pelatihan pengolahan sumber  pangan lokal (buah mangrove, buah nipah) di wilayah sekitar hutan.

“Ini kita lakukan karena DPMPD sebagai projek manager meuasurement, monitoring and reporting (pengukuran, pengawasan dan pelaporan). Nanti DPMD kabupaten sebagai sub projek manager namun tetap dikoordinir di tingkat provinsi,” katanya.

Dia mengaku kegiatan yang diusulakn sebenarnya sudah disiapkan. Hanya saja keterbatasan anggaran membatasi pelaksanaannya menyasar kabupaten/kota pelaksana program pembangunan hijau.

sejauh ini yang sudah terlaksana sosialisasi baru dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser. Khusus Paser sekaligus dilaksanakan pelatihan input data MMR. (DPMPD Kaltim/arf)

Fachrul Ghazi : Tantangan Kita Menyadarkan Masyarakat Berzakat di Lembaga Resmi

08 September 2019
6830 Dilihat

Hingga 2023, Kaltim Harus Mampu Serap 400 Ribu Tenaga Kerja Perempuan

10 Desember 2018
6880 Dilihat

Suwandi Apresiasi Kinerja TPP Kutai Timur

20 Januari 2020
6509 Dilihat

Anwar : Semua Desa Harus Bisa Berkomunikasi Dengan Kecamatan dan Kabupaten

26 Agustus 2022
5603 Dilihat

Jauhar : Bersyukur Inisiasi Sekolah Kepemimpinan Kades Disampaikan ke Capres

08 Oktober 2018
7143 Dilihat

Jauhar : Mulai Sekarang Sosialisasi Proklim Harus Sudah Running

02 September 2019
6344 Dilihat