SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mewacanakan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kaltim.

"Kalau melihat UU Desa, masyarakat desa kan perlu dilakukan pendampingan, nah untuk MHA juga perlu diberikan pendampingan agar mereka bisa berpartisipasi di dalam pembangunan dan yang terpenting mereka diberdayakan," ujar Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi melalui Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor saat menerima kunjungan Ketua LSM Bioma Foundation Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmad Wijaya, di Samarinda, Jumat (7/10/2022).

Menurutnya, nantinya pokja berperan seperti Tim Adhoc yang bertugas melakukan pendampingan untuk percepatan proses pengakuan dan pemberdayaan MHA. Membantu mengidentifikasi, mengusulkan, hingga mendorong percepatan pengakuan MHA.

Dia menilai sejauh ini proses pengakuan MHA terbilang lamban karena kurangnya pendampingan. Bahkan banyak masyarakat adat yang tidak teridentifikasi keberadaan hingga diakui karena kurangnya pemahaman terkait proses pengusulan pengakuan MHA.

Beberapa MHA yang sudah diakui dan proses pengakuan karena ada pendampingan dari LSM seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan PADI Indonesia.

"Dengan adanya Pokja diharap semakin banyak masyarakat adat yang diakui keberadaannya beserta hak-haknya,"harapnya.(DPMPD KALTIM/arf)

DPMPD – Dinsos Koordinasi Kegiatan Pembinaan MHA di Paser

27 Januari 2022
5813 Dilihat

Pola PKT, Pembangunan Desa se Kecamatan Sepaku

24 Juli 2018
7069 Dilihat

Realitas, Pusat Berikan Kepercayaan Tinggi Desa Laksanakan Pembangunan

11 Juli 2019
6299 Dilihat

Kaltim Diharap Contoh Dukung Percepatan Penerapan JF PSM

23 Juni 2021
6231 Dilihat

Tidak Sekadar Rakor, Pertemuan Diharap Berikan Manfaat Perbaikan Pengelolaan DD

08 Desember 2018
7732 Dilihat

Tim Cek Lapangan, Pastikan Kesiapan Tempat Pelaksanaan Jamda Klub Jantung Sehat Kaltim

22 April 2019
6714 Dilihat