Tematik : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Samarinda, 22 April 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Lintas Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyatukan visi pembangunan antar instansi, dengan fokus pada penguatan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor ini bertujuan menciptakan sinergi dan integrasi program-program prioritas guna menjawab tantangan pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan.

Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Roslindawaty memaparkan strategi utama penguatan Posyandu dan aparatur desa/kelurahan sebagai langkah konkret penurunan prevalensi stunting. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa strategi ini mengacu pada tiga isu utama sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Posyandu, yaitu Posyandu kini tidak hanya berfungsi dalam pelayanan kesehatan, melainkan juga mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan pendekatan lebih komprehensif demi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa/kelurahan.

Selain itu penataan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan, revitalisasi peran sebagai mitra pemerintah desa, hingga penguatan kapasitas kader dan pengurus Posyandu. Serta revitalisasi Pembinaan dan Pengawasan, termasuk pembentukan Tim Pembina Posyandu dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan, menggantikan struktur sebelumnya seperti Pokjanal atau Pokja Posyandu.

Dalam sesi dialog teknis, peserta rapat menyoroti pentingnya peran PKK sebagai pembina Posyandu dan pelopor pemenuhan SPM, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta lingkungan hidup. menekankan perlunya integrasi program antar tingkatan pemerintahan serta pelibatan aktif masyarakat sebagai kekuatan utama dalam memperkuat kelembagaan Posyandu.

Forum ini juga menyoroti urgensi perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di sektor kesehatan untuk lima tahun ke depan. Salah satu usulan penting adalah penguatan kontrak kerja tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan evaluasi kebutuhan daerah, guna menjamin tanggung jawab dan keberlanjutan layanan. Tantangan kekurangan tenaga spesialis seperti dokter bedah dan spesialis paru pun turut mengemuka, mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Tak hanya itu, isu infrastruktur penunjang akses layanan kesehatan, seperti transportasi dan tempat tinggal Masyarakat dan tenaga medis, juga menjadi perhatian serius dalam forum ini. Sinkronisasi perencanaan infrastruktur diharapkan mampu mengatasi kendala logistik yang selama ini menghambat pelayanan di wilayah terpencil.

Dalam hal penanganan stunting, disebutkan pentingnya edukasi gizi dan kesehatan reproduksi sejak masa remaja hingga kehamilan sebagai upaya preventif stunting. Program-program ini akan terus diperkuat dan disinergikan dengan dinas teknis terkait.

Selain itu, isu lingkungan hidup, khususnya pemerataan akses air bersih, turut menjadi bahasan penting. Penyediaan sarana air bersih dinilai vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka penyakit menular.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen lintas sektor, forum ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam merancang arah pembangunan Kalimantan Timur lima tahun ke depan. Fokus utamanya adalah terciptanya layanan publik yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.