BALIKPAPAN – Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kaltim disebut merekomendasikan setidaknya sekitar 10-20 persen dana persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang direncanakan sebesar Rp466 triliun – Rp500 triliun.

“Dana persiapan itu alangkah eloknya jika sekitar 10-20 persennya diberikan kepada provinsi, terutama kabupaten/kota penyangga IKN seperti Balikpapan, Samarinda, dan Tenggarong untuk perbaikan infrastruktur dasa transportasi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Salman Lumoindung saat ditemui disela Forum LLAJ Kaltim, di Balikpapan, Kamis (17/10). 

Dia berharap pemerintah ikut memperhatikan kesiapan infrastruktur Kaltim sebagai IKN, khususnya bagi daerah penyangga dimaksud. Bantuan diharapkan berupa perbaikan infrastruktur dasar transportasi, peremajaan angkutan kota, maupun peremajaan angkutan antar kota.

Kondisinya infrastruktur transportasi seperti terminal maupun pelabuhan masih kurang laik karena lama tidak dilakukan peremajaan. Sementara jika pemindahan IKN terealisasi, pada tahap awal diperkirakan akan ada sebanyak 350 ribu pegawai hijrah ke Kaltim. 

“Mereka pasti ke Balikpapan, Samarinda, maupun Tenggarong sebagai daerah penyangga. Artinya perlu infrastruktur yang bagus,” katanya.

Menurutnya persiapan ketersediaan infrastruktur transportasi dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara IKN dengan daerah penyangga. 

Seperti hasil survey jarak yang dilakukan pihak kepolisian jaraknya sekitar 170-200 Kilometer atau artinya masih jauh dengan IKN. Perlu akses jalan dan air memadai agar pada saatnya tidak terjadi kesenjangan.

“Sebagai IKN transportasi massalnya harus bagus. Daerah juga harus menyesuaikan. Melakukan persiapan,” katanya. 

Terkait Forum LLAJ, dia menyebut ini merupakan kegiatan rutin pertemuan antar pemangkun kepentingan  LLAJ seperti kepolisian, jasarahaja, pekerjaan umum, perhubungan, dan organda. Karena menjadi kegiatan rutin tahunan sehingga dimanfaatkan untuk membahas isu yang berkembang di masyarakat.

Berbagai masukan disampaikan kepada Badan Litbang Kemenhub sebagai leader perencanaan transportasi masukan disampaikan ke perhubungan sebagai masukan yang disampaikan ke tim pokja.(DPMPD Kaltim/arf)