SAMARINDA – Kepala Sub Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Esthi Susila Rini langsung “gaspol” meningkatkan koordinasi dengan pendamping kawasan perdesaan di Kaltim.

Sebelumnya dia sudah berkoordinasi dengan Pendamping Kawasan Perdesan di Kabupaten Kutai Timur terkait penyerahan bantuan Alat Mesin Pertanian berupa Rice Milling Unit atau RMU, di Desa Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur.

Kemudian dilanjutkan berkoordinasi dengan Pendamping Kawasan Perdesaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memang aktif berkomunikasi dengan DPMPD Kaltim.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/10), Esthi Susila Rini yang didampingi Aryono Dharma berkoordinasi dengan dua orang Pendamping Kawasan Kutai Kartanegara. Dia mendengarkan masukan dan permasalahan yang dihadapi di lokasi penugasan.

“Ini merupakan penyampaian hasil pengusulan daerah kawasan baru yang akan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di daerah Loa Kulu yaitu Wisata Behari yang merupakan kerjasama dari 5 desa yang ada di Kecamatan Loa Kulu,”sebut Esthi.

Pendamping Kawasan Kutai Kartanegara juga terus berkoordinasi agar Kawasan Perdesaan Kutai Kartanegara masuk didalam RPJM BAPPENAS. Iniu agar bisa mendapatkan bantuan dari pusat baik dalam hal fasilitas dan juga bantuan permodalan untuk membentuk suatu daerah kawasan di Kecamatan Tenggarong Seberang yang sekarang sudah eksis dan Kecamatan Loa Kulu yang baru diusulkan.

Esthi mengaku minggu depan menjadwalkan akan turun langsung kelokasi yang sudah diusulkan agar dapat ikut mengupayakan kawasan Tenggarong Seberang dan Loa Kulu bisa dimasukan dalam RPJMN BAPPENAS dan masuk di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

“Kalai begitu diharap dapat memperoleh bantuan-bantuan dalam hal pendanaan ataupun bantuan peralatan dari pusat yang dapat langsung diturunkan di daerah kawasan yang sudah dibentuk.”katanya ungkap Esthi.

Dengan demikian diharapkan pembangunan kawasan perdesaan di Kutai Kartanegara mendapatkan bantuan dari pusat seperti dua daerah yang lain, yakni Kabupaten Kutai Timur dan juga Kabupaten Berau yang sudah masuk di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). (DPMPD Kaltim/AMF/arf)

Hingga 2023, DPMPD Kejar Target PADIATAPA 150 Desa Jadi Proklim ++

26 Juli 2023
4646 Dilihat

Pelan Tapi Pasti, UU Desa Tunjukan Mampu Gerak Pembangunan Desa

07 Desember 2018
7063 Dilihat

Kaltim Siapkan Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa

14 Februari 2020
6630 Dilihat

Penuh Haru Pisah Sambut Kepala DPMPD Kaltim

15 Agustus 2022
5614 Dilihat

Hasil Pendataan Podes BPS, 38 Desa Kaltim Berstatus Mandiri

12 Desember 2018
7108 Dilihat

Kolaborasi Dibutuhkan Laksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

29 Juli 2022
7019 Dilihat