SAMARINDA -- Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Talkshow Diseminasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, bertempat dilantai dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, Kamis (21/3).

Talkshow menghadirikan pembiacara Kepala DPMPD Prov Kaltim, Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Kaltim, Kepala BPS Prov Kaltim dan juga Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi dalam paparannya mengungkapkan bahwa Dana Desa yang sudah dikucurkan untuk wilayah Kaltim sejak 2015 hingga sekarang seiring terbitnya UU No6/2014  tentang Desa dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan dan juga penyertaan modal untuk BUMDes.

"Kami sudah memberikan usulan pada saat rapat di tingkat Nasional bagaimana kalau penggajian pendamping lokal desa itu diambilkan dari Dana Desa. Itu tidak akan mengganggu penggunaan dana desa  untuk prioritas penggunaan lain," ujarnya.

Anggap saja, kata dia, gajinya Rp5 juta perbulan dikali 12 bulan hanya Rp60 juta. Sedangkan dana desa yang di terima sebesar Rp1 Milyar rata-rata perdesanya. Termasuk juga diusulkan agar SDM pendamping itu direkrut dari desa sekitar sehingga lebih memahami permasalahan - permasalahan di desa nya sendiri.

Menurutnya serapan Dana Desa  di Kaltim terbilang lamban ketimbang serapan Alokasi Dana Desa. Alasannya karena dalam ADD ada alokasii penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. Sementara Dana Desa hanya boleh diperuntukan untuk prioritas penggunaannya yang ditetapkan setiap tahunnya.

"Makanya ADD dari ABPD kabupaten setempat yang lebih cepat dicairkan ketimbang Dana Desa dari APBN," sebutnya.

Jauhar juga memaparkan keberhasilan- keberhasilan penggunaan Dana Desa di Provinsi Kalimantan Timur yang berupa jalan Desa, Jembatan Desa dan fasilitas - fasilitas di Desa se Kalimantan Timur.

"Mimpi kita warga di Kalimantan Timur berubah taraf hidupnya ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera," harapnya.

Materi kemudian dilanjutkan oleh beberapa narasumber lainnya yang juga membahas seputaran pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Kalimantan Timur. (DPMPD Kaltim/AMF/arf)