BALIKPAPAN -- Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara tegas mengingatkan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil).
Dia menyebut sudah menjadi kewajiban semua untuk menjamin terlaksanannya Pemilu sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara kita.
"Semoga rakor menjadi acuan laksanakan UU bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan terselenggaranya Pemilu Luber dan Jurdil," ujar Pj Gubernur Akmal Malik saat membuka Rakor Forkopimda se Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan, di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
Berpijak dari itu rakor menjadi sangat penting untuk memperoleh berbagai informasi, terkait dengan kondisi politik terkini, khususnya di Kaltim. Seiring kian dekatnya Pemilu Serentak tahun 2024.
Hajat Pemilu yang begitu besar pastinya tidak sedikit menimbulkan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mempengaruhi stabilitas keamanan sebuah Negara yang bisa berakibat menimbulkan terjadinya isu-isu konflik sosial di daerah. Terbukti beberapa bulan terakhir konstalasi politik tanah air mulai menghangat dan terus memanas.
"Riak-riak kehangatan politik juga dirasakan di Kaltim, meskipun tidak sepanas di Pulau Jawa. Kendati demikian sebagai daerah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), tentu ada hal spesial bagi warga Benua Etam dalam perhelatan Pemilu Serentak 2024 ini," ucapnya.
Beberapa waktu lalu, Bawaslu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024. Rilis tersebut menempatkan Kaltim sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi ke-5, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat.
Penilaian tersebut hendaknya menjadi penanda atau peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah, Parpol, penyelenggara dan pengawas Pemilu, aparat kemanan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin demokrasi nasional di Kaltim berjalan aman, damai dan berkualitas.
"Sebagai daerah dengan penduduk yang heterogen dan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, satu hal wajar jika Kaltim menjadi perhatian khusus, sehingga berbagai aspek penilaian menempatkan daerah ini sebagai kawasan rawan dalam Pemilu Serentak 2024," sebutnya.
Meski demikian harus pula disyukuri, dengan kedewasaan politik serta toleransi tinggi. Warga Kaltim selama ini mampu membangun harmonisasi, saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
Terbukti, sepanjang perhelatan demokrasi nasional. Kaltim manjadi daerah yang tetap kondusif dalam tahapan Pemilu dan Pilkada. Siapapun yang menang dalam kontestasi politik di Benua Etam tidak jumawa, sedangkan yang kalah dengan lapang dada menerima.
"Kehidupan berbangsa dan bernegara di Kaltim, merupakan perwujudan Indonesia Mini di negeri ini. Dimana masyarakat berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat dan berbagai latar belakang, hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain," lanjutnya.
Hal itu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang dan tinggal di Kaltim, termasuk para investor. Tidak salah jika Benua Etam ditetapkan menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara.
"Sebagai pimpinan daerah, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan demokrasi di Kalimantan Timur. Karenanya mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat pelayanan kepada masyarakat," serunya.
Dia berharap melalui kegiatan ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
Sementara Kepala Kesbangpol Kaltim Supian Agus menyebut Rakor dilaksanakan sebagai persiapan Pemilu serentak 14 Februari 2024 dengan tujuan pelibatan lintas sektor menyukseskan pelaksanaan Pesta Demokrasi ini.
"Rakor bertujuan meningkatkan sinergitas seluruh unsur forkopimda untuk mensukseskan pemilu. Melalui kegiatan diharap semua pihak hingga tataran camat memperkuat dukungan penyelenggaraan pemilu," katanya.
Rakor diisi penyampain materi terkait peran lintas sektor dalam penyelenggaraan pemilu. Rakor dihadiri unsur Forkopimda Kaltim, Bupati/Walikota, serta Camat se Provinsi Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)
6672 Dilihat
7001 Dilihat
6768 Dilihat
6746 Dilihat
6269 Dilihat
6324 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |