SAMARINDA -- Momentum berkumpulnya pejabat tingkat pusat dan daerah, serta bupati/walikota beserta perangkatnya dimanfaatkan Gubernur Kaltim, Isran Noor memberi penjelasan terkait kata "Berdaulat" dalam  Visi Pembangunan Kaltim Berani Untuk Kaltim Berdaulat.

"Berdaulat bukan ingin merdeka. Melainkan melakukan kemandirian dan memiliki keunggulan tersendiri dalam berbagai sektor. Mohon jangan disalah artikan. NKRI harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar," kata Gubernur Isran saat membukan Forum Musrenbang RPJMD Kaltim 2018-2023, di Pendopo Lamin Etam, Kamis (17/1).

Menurutnya, Kaltim dengan kekayaan sumber daya alam dan kontribusi besar terhadap devisa negara sudah sepatutnya berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, infratsruktur, lingkungan, dan birokrasi.

Hanya saja kondisinya dukungan pusat terhadap pembiayaan infratsruktur misalnya tidak berimbang. Kondisi infrastruktur Kaltim yang masih tertinggal idealnya mendapat dukungan anggaran proporsional. Namum kenyataannya masih belum seimbang, karena masih didominasi Pulau Jawa dan sekitarnya.

"Ini penting disampaikan untuk keadilan pembangunan yang merata agar Kaltim benar-benar bisa berdaulat dalam lima sektor yang menjadi misi pembangunan Kaltim," katanya.

Karenanya semua diajak bekerja keras wujudkan Kaltim Berdaulat untuk Indonesia yang sejahtera. Semua komponen masyarakat diajak berpatisaspasi dalam melaksanakan program pembangunan secara menyeluruh agar keberhasilan pembangunan bisa sama-sama dirasakan.

Terkait Musrenbang, Kepala BAPPEDA Kaltim, Zairin Zain menyebut ini merupakan pelaksanaan amanat Permendagri No 86/2017 yang harus dilakansakan pemprov sebagai rangkaian tahapan proses perumusan perencanaan pembangunan lima tahunan RPJMD. Hasilnya berupa kesepakatan yang akan diserahkan ke DPRD untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda  RPJMD 2018-2023.

"Ini langkah strategis bangun Kaltim kedepan wujudukan visi Kaltim Berdaulat," katanya.

Musrenbang sendiri dihadiri Bupati/Walikota se Kaltim, DPR dan DPD RI, DPRD Kaltim, dan Pimpinan OPD. Hadir selaku narasumber Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Direktur Daerah Tertinggal dan Tranamigrasi dan Perdesaan, Semedi Andono Mulyo, Mendagri melalai Dirjen Otda, Soni Sumarsono dan Kepala BNNP Kaltim, Brigjenpol Raja Haryono.(DPMPD Kaltim/arf)