SAMARINDA -- Tidak pilih-pilih tempat. Ini ungkapan tepat menggambarkan keseriusan Gubernur Kaltim, Isran Noor mewujudkan Visi Pembangunan "Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat".
Meskipun hanya bertemu di ruang kedatangan Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda, orang nomor satu di Bumi Etam Ruhuy Rahayu ini bersedia bincang-bincang dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kaltim.
Setibanya di Ibukota Provinsi Kaltim seusai melaksanakan tugas ke luar daerah, Gubernur Isran bertemu dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi yang juga baru mengikuti pembahasan Benefit Sharing Plan (BSP) program penurunan emisi karbon berbayar dari Bank Dunia Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund, di Tangerang.
Jauhar mengikuti kegiatan pembahasan pembagian manfaat pelaksanaan program penurunan emisi berbayar tersebut bersama Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Nazrin.
Saat bersamaan Tenaga Ahli Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Moh Sabri baru saja menyelesaikan tugasnya melakukan koordinasi peningkatan kapasitas Tenaga Ahli Provinsi dan Staf Teknis Satker P3MD Kaltim, serta penutakhiran data pendamping dan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional, maupun monitoring penggunaan dana dekonsentrasi di Kaltim.
Mendapat informasi dari Kepala DPMPD Kaltim, Moh Sabri yang berada di ruang keberangkatan pun langsung bergegas menemui Gubernur Kaltim di ruang kedatangan.
Disitu kemudian Sabri bicara banyak terkait kondisi pelaksanaan P3MD di Kaltim beserta peran pendampingan yang dilakukan Tenaga Pendanping Profesional.
Gubernur pun nampak antusias menyimak penjelasan tim pusat tersebut. Termasuk penjelasan tanbahan yang disampaikan Kepala DPMPD Kaltim.
Menurut gubernur, dia mestinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi peran lebih terkait Dana Desa. Dia ingin pelaksanaan P3MD yang menggunakan Dana Desa itu bisa dilaksanakan dengan optimal guna percepatan pengentasan desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim.
"Kalau bisa gubernur diberi peran lebih lah," celetuk Gubernur Isran. Dia berharap 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal dari 841 desa se Kaltim bisa segera naik statusnya jadi berkembang.
Setidaknya sesuai target meningkatkan status 150 desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang sesuai target RPJMD Kaltim 2019-2024.
Gubernur Isran berbincang Moh Sabri dan Moh Jauhar Efendi ditemani Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Dahri Yasin, Rektor Unmul, Masjaya, Kepala Biro Ekonomi, Nazrin dan Tim Pusat lainnya.(DPMPD Kaltim/MJE/arf)
6216 Dilihat
5895 Dilihat
7825 Dilihat
4857 Dilihat
6381 Dilihat
6827 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |