MALANG – Gubernur Kaltim, Isran Noor mengingatkan pentingnya peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya
Demikian benang merah yang disampaikan Gubernur Isran pada saat membuka dan memberikan arahan pada peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) "Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur", di Hotel Atria, Malang, Selasa (3/9).
Rakernis diikuti oleh Kabag Hukum, Kabag Organisasi, RSUD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se Kaltim.
Narasumber selain dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga menghadirkan pembicara dari Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Pemerintah Kota Malang.
Antusias peserta untuk lebih mendalami informasi lebih jauh yang disampaikan oleh narasumber cukup besar.
Menanggapi usulan tentang pemotongan birokrasi terkait ijin penambangan golongan C, yang skalanya sangat kecil, seperti penambangan pasir dan batuan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi yang mendamping gubernur menghadiri acar mengaku bisa memahami keluhan kawan-kawan dari Kabupaten/Kota tersebut.
“Perlu diinventarisir lebih seksama, bagaimana menyikapi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga jalannya roda pemerinatahan berjalan lancar. Harus dicarikan jalan keluarnya, misalnya melalui pola pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,” sebutnya.(DPMPD Kaltim/MJE)
7277 Dilihat
6706 Dilihat
5611 Dilihat
6520 Dilihat
6279 Dilihat
6336 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |