BALIKPAPAN - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku harap-harap cemas terhadap kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai desa. Ia berharap program yang dinilai mampu meningkatkan perputaran ekonomi desa tersebut tidak "kanibal" atau memakan program lain yang serupa di desa.

"Sebenarnya ini bagus. Tapi jangan sampai kanibal program lain. Mengingat di desa sudah membudaya semangat gotong royong dalam melaksanakan membangun," kata Jauhar memberi masukan pada Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyatakat Desa (P3MD) Kaltim, di Balikpapan, Kamis (15/2).

Maksudnya, program padat karya tunai desa mengajak masyarakat membangun dengan iming-iming upah 30 persen di anggaran bidang pembangunan desa yang bersumber dari dana desa. Sementara biasanya budaya gotong royong masyarakat dilaksanakan atas keinginan dan kesadaran masyarakat membangun desa.

"Takutnya dengan iming-iming upah melunturkan semangat gotong royong yang selama ini dilakukan masyarakat," katanya dihadapan narasumber dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan harapan menjadi masukan ke pusat.

Menyikapi itu, Kasubid Prasarana Desa Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Rudi Hermawan menyebut sudah menjadi pembahasan di tingkat nasional. Solusinya dengan menginformasikan terobosan keberhasilan penerapannya yang sudah dilakukan desa di Indonesia.

"Sebagai contoh salah satu desa di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang sudah melaksanakan program padat karya tunai desa. Mereka menerima 30 persen upah, tapi tidak diambil dikumpulkan untuk pemanfaatan kegiatan desa. Ini diinformasikan agar semangat gotong royong masyarakat tidak memudar," sebutnya.(DPMPD Kaltim/arf)