SAMARINDA – Provinsi Kaltim disebut menargekan mampu menurunkan emisi karbon hingga 166 juta ton hingga 2024 mendatang. Ini merupakan program kerjasama Pemerintah RI – Pemprov Kaltim dalam melaksanakan program pengurangan emisi karbon yang didukung pendanaan Bank Dunia.

“Kaltim satu-satunya provinsi di Indonesia yang melaksanakan. Terpilih karena dianggap sebagai provinsi terbaik yang punya komitmen dan siap melaksanakan program pengurangan emisi karbon,” ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Profesor Daddy Ruhiyat saat ditemui disela aacara pembahasan hasil kunjungan lapangan Pemerintah Thailand di Provinsi Kaltim, di Hotel Aston Samarinda, Kamis (20/9).

Tindak lanjutnya, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan DPPI akan menetapkan program kegiatan pengurangan emisi karbon dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018 – 2023. Kemudian diikuti turunan programnya juga dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota se Kaltim.

Adapun program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut berupa rehabilitasi hutan yang sudah rusak dan mempertahankan hutan alam yang masih ada.

“Proyek kerjasama Pemprov dan Pemerintah tersebut mengatur bagaimana kegiatan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan dapat meningkatkan sektor ekonomi tapi juga menjaga kualitas lingkungan. Meminamilisir pembukaan hutan untuk kegiatan pada lima sektor dimaksud,” sebutnya.

Hal tersebut dianggap penting karena semua persoalan alam yang terjadi akibat hutan rusak. “Merasa hutannya sudah mulai rusak karenanya pemprov berkomitmen ingin memperbaiki. Sejalan dengan itu ada program pengurangan emisi karbon ini. Tentu diharap capaiannya lebih baik,” timpalnya.

Terlebih ada kompensasi dijanjikan Bank Dunia jika Kaltim berhasil melaksanakan program pengurangan emisi karbon. Tidak tanggung-tanggung kompensasinya berupa pemberian uang senilai $ 5 dolar pertonnya yang akan masuk ke Kementerian Keuangan dan diatur masuk ke daerah sampai tingkat tapak agar masyarakan yang melaksanakan program merasakan hasilnya.

Disisi lain, ia menyebut komitmen memperbaiki lingkungan sudah dilakukan Pemprov Kaltim sejak 2009 lalu. Ditandai pencanangan Kaltim sebagai provinsi hijau melalui program Kaltim Green dengan berbagai kegiatan turunan seperti mewajibkan setiap orang menanam lima pohon atau one man five trees (OMFiT).

Sedangkan terkait kunjungan Pemerintah Thailand ke Kaltim, Daady menyebut rombongan Tim Redd+ Pemerintah Thailand datang ingin mempelajari bagaimana Pemerintah Indonesia melaksanakan program pengurangan emisi karbon lewat program yang diekola bank dunia dimaksud.

Mereka beberapa hari lalu mengunjungi Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara ingin melihat potret pemerintahan desa yang berhasil mengelola SDA untuk ekonomi masyarakat secara berkesinambung tanpa mengkornservasi hutan menjadi hutan tanaman industri, perkebunan, pertanian, maupun pertambangan.

“Yang jelas mereka merasa masih jauh untuk sampai posisi kita. Apalagi kita sudah mulai sejak 2009. Meningkatkan diri mempersiapkan program pengurangan emisi jauh sebelum ada himbauan pemerintah seperti sekarang,” tukasnya.(DPMPD Kaltim/arf)