Kota Batu,– tanggal 17 hingga 19 Juli 2024, berlangsung giat dalam rangka memperkuat pemerintahan desa di Indonesia dengan tema "Bimbingan Teknis Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Tahun 2024". Acara ini digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan tema utama "Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa".

Acara ini dihadiri oleh 103 peserta yang terdiri dari perwakilan DPMD/K dan jajaran dari kabupaten Provinsi Kalimantan Timur serta aparat kecamatan di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Mereka berkesempatan untuk mendalami konsep-konsep baru dalam pemerintahan desa, terutama terkait dengan proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa serta perangkat desa.

Narasumber utama dalam acara ini adalah Bapak Suyadi, S.AP, M.AP, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau memberikan wawasan yang mendalam mengenai strategi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diskusi utama dalam acara ini difokuskan pada dua poin utama yakni Implementasi Undang-Undang Baru: Pembahasan mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Serta Aspirasi dan Revisi UU Desa: Terdapat diskusi mengenai aspirasi dari berbagai asosiasi desa terkait revisi UU Desa, dengan tujuan meningkatkan implementasi kebijakan dan kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.

Kesimpulannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi kebijakan terkait pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa serta perangkat desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Acara Bimbingan Teknis Pembina Teknis Pemerintahan Desa Tahun 2024 di Kota Batu, Jawa Timur, menandai langkah maju dalam pembinaan pemerintahan desa di Indonesia. Hal ini sejalan dengan dinamika perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat akan pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan.