SAMARINDA -- Sebanyak 5 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Walikota Kaltim dikukuhkan Gubernur Kaltim, Isran Noor, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (26/9).

Pjs dimaksud mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Efendi menjadi Pjs Bupati Kutai Timur, Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin menjadi Pjs Bupati Kutai Barat, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa menjadi Pjs Bupati Mahakam Ulu, Sekretaris DPRD Kaltim Ramadhan menjadi Pjs Bupati Berau, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Riza Indra Riyadi menjadi Pjs Walikota Bontang.

Dalam arahannya Gubernur Isran mengingatkan beberapa hal penting. Terpenting dalam melaksanakan urusan pemerintahan harus sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

"Diantaranya memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota definitif dan menjamin netralitas ASN dalam pelaksanaannya. Pjs Bupati dan Walikota bertanggung jawab mengontrol pelaksanaan tahapannya," tegas Gubernur Isran.

Kemudian Pjs Bupati dan Walikota bertanggung jawab sebagai ketua satgas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

Seperti diketahui Kaltim saat ini sedang dihadapkan kondisi kasus  penyebaran COVID-19 yang berfluktuatif semakin tidak menentu. Kenaikan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 bahkan ada yang mencapai 100 persen lebih perharinya.

"Penanganannya menjadi tanggung jawab semua. Dan ini salah satu tanggung jawab Pjs. Otoritas yang tangani Pjs sama seperti Bupati dan Walikota definitif. Karenanya laksanakan tugas dengan bertanggung jawab, " serunya.

Dia menambahkan pengukuhan menjadi sejarah yang tidak terulang. Nama Pjs yang dikukuhkan akan dikenang di daerah masing-masing sebagai kepala daerah sementara yang pernah menjabat.

Untuk diketahui lima daerah yang dilakukan pengisian Pjs Bupati dan Walikota merupakan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak dengan diikuti kepala daerahnya sebagai peserta.

Nampak hadir saat pengukuhan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi beserta istri, Pj Sekprov Kaltim M Sabani beserta istri, unsur pimpinan Forkopimda Kaltim, serta diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim secara virtual. (DPMPD Kaltim/arf)