SAMARINDA – Tim Inspektorat Jendral (itjen) Kemendagri bakal melakukan monitoring dan evaluasi dengan sampel lokus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun data yang ingin dievaluasi antara lain Siskeudes, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Keuangan Daerah, BUMD, serta MCP KPK Tahun 2023.

“Untuk DPMPD Prov. Kaltim bertanggung jawab terkait Siskeudes,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Abdul Rivai saat menghadiri Rapat Entry Meeting dengan Tim Itjendagri, di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kaltim, Senin, (27/11/2023).

Untuk di daerah Kaltim masih ada 2 kabupaten yang masih melakukan pendataan Siskeudes secara offline yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu. Hal ini disebabkan banyaknya wilayah yang masih merupakan daerah blankspot.

Kegiatan diikuti peserta dari DPM-PTSP Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim, DPMPD Prov. Kaltim, BKD Prov. Kaltim, Bapenda Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, Inspektur Kab. Kukar, Biro UKPBJ Setda Prov. Kaltim, Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)