SAMARINDA – Tim Inspektorat Jendral (itjen) Kemendagri bakal melakukan monitoring dan evaluasi dengan sampel lokus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun data yang ingin dievaluasi antara lain Siskeudes, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Keuangan Daerah, BUMD, serta MCP KPK Tahun 2023.

“Untuk DPMPD Prov. Kaltim bertanggung jawab terkait Siskeudes,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny melalui Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Abdul Rivai saat menghadiri Rapat Entry Meeting dengan Tim Itjendagri, di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kaltim, Senin, (27/11/2023).

Untuk di daerah Kaltim masih ada 2 kabupaten yang masih melakukan pendataan Siskeudes secara offline yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu. Hal ini disebabkan banyaknya wilayah yang masih merupakan daerah blankspot.

Kegiatan diikuti peserta dari DPM-PTSP Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim, DPMPD Prov. Kaltim, BKD Prov. Kaltim, Bapenda Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim, Inspektur Kab. Kukar, Biro UKPBJ Setda Prov. Kaltim, Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)

Tas Belanja Motif Tumpar Kutai Barat Harapan 3 Dekranasda Award

25 Oktober 2020
6352 Dilihat

Telkomsel Luncurkan Digital Center Desa Bangun Rejo

05 Maret 2020
6491 Dilihat

Kaltim Boyong Dua Penghargaan Nasional Lomba Desa P3MD

29 November 2018
7245 Dilihat

Diddy : Cita-cita Saya ASN Tidak Tahu Naik Pangkat, SK Sudah di Meja Kerja

15 Oktober 2020
6509 Dilihat

Forkom KPM Lakukan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Budidaya Pohon Kayu Putih di Lahan Eks Tambang

25 September 2021
6423 Dilihat

Lunch Box B2SA TP PKK Kubar Harapan Satu Lomba Cipta Menu

28 Oktober 2020
7497 Dilihat