SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin menegaskan perlu ada komitmen semua pihak lintas kewenangan untuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa di Provinsi Kaltim.
“Kita harus benar-benar serius mendorong percepatan penyaluran Dana Desa. Perlu dijadwalkan pertemuan lintas sektor terkait untuk membahas dan menyiasati masalah yang menjadi kendala penyaluran Dana Desa,”ujar Iyad sapaan akrab M Syirajudin saat menerima kunjungan jajaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Jumat (28/5).
Diantaranya perlu membuat Surat Gubernur Kaltim yang intinya mengimbau agar kabupaten/kota hingga tataran kecamatan untuk mempermudah mekanisme pengurusan persyaratan penyaluran Dana Desa.
Perlu diatur batas waktu maksimal pemrosesan berkas terkait yang dibutuhkan untuk persyaratan Dana Desa. “Jangan sampai terkambat karena pengurusan perbubnya lama karena belum ditandatangani dan sebagainya. Semua butuh cepat agar Dana Desa bisa segera dimanfaatkan,”sebutnya.
Diakui keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kaltim dipengaruhi kendala dan permasalahan APBDes dalam proses verifikasi di kecamatan, masih menunggu evaluasi RAPBK dikecamatan menggung paling lama 20 hari, pergantian aparatur desa yang belum memahami penyusunan dokumen perencanaan desa,kurangnya pendamping, serta pengesahan regulasi daerah yang memakan waktu cukup lama sehingg desa harus menunggu.
“Secara umum progres penyaluran Dana Desa Kaltim bagus. Tahun lalu pada periode sama penyalurannya baru 20-21 persen. Sekarang kisaran 30-31 persen. Hanya saja perlu ada percepatan agar desa bisa lebih produktif," katanya.(DPMPD Kaltim/arf)
6504 Dilihat
6788 Dilihat
6775 Dilihat
6679 Dilihat
6599 Dilihat
6417 Dilihat
 Online |
|
 Pengunjung Hari Ini |
|
| Halaman Dikunjungi Hari Ini |
 |
| Total Pengunjung |
    |
| Total Halaman Dikunjungi |
   |