BABULU– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim kembali menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui dialog interaktif “Kiprah Desa”.

Tahun ini Kiprah Desa diselenggarakan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) karena menyesuaikan isu strategis nasional di daerah.

Kabupaten PPU menjadi isu strategis nasional dalam hal inetrvensi penanganan kasus stunting atau anak dengan kondisi kerdil akibat gagalnya tumbuh kembang anak karena kekurangan asupan gizi seimbang.

“Awalnya kita sudah tetapkan Kiprah Desa diselenggarakan di Kabupaten Berau. Tapi karena informasinya PPU menjadi isu strategis nasional makanya kita alihkan untuk memberi perhatian membantu penanganannya,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat membuka Kiprah Desa, di Aula Kantor Camat Babulu, Kamis (22/3).

Karenanya kegiatan yang awalnya hanya untuk evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, khususnya terkait penggunaan dana desa, juga turut dibahas tentang program gerakan masyarakat sehat (germas) dan intervensi kasus stunting.

Jauhar mengaku tidak hanya melibatkan satuan tugas khusus (satgasus) pengawalan dana desa sebagai narasumber kegiatan, tapi juga menghadirkan pihak Dinas Kesahatan untuk menginformasikan terkait masalah stunting di PPU.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak perangkat desa yang hadir untuk memberi perhatian pada upaya intervensi stunting di daerahnya dengan meningkatkan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya untuk program kesehatan masyarakat berupa intervensi stunting.

“Silahkan manfaatkan dana desa untuk kesehatan. Ada dua fokus penggunaan dana desa, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah pemberdayaan masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan,” serunya.

Ia mempersilahkan kepala desa beserta perangkatnya menyelenggarakan musyawarah desa menetapkan besarannya menyesuaikan kebutuhan porsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Dengan demikian diharap membantu pemerintah pusat dalam penanganan kasus stunting yang juga terjadi di wilayah Kaltim.

Sedangkan terkait pelaksanaan Kiprah Desa ia mengaku ini sekaligus menjadi ajang untuk menyerap aspirasi masyarkatan menjadi masukan perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan dan permasalahan di lapangan.“Segala permasalahan diserap untuk perencaaan pembangunan,” sebutnya.

Kiprah Desa sendiri menghadirkan narasumber Kepala BPKP Kaltim, Adil Hamonangan Pangihutan, Kasubditbin Polmas Polda Kaltim, Rendra Kurniawan dan Kepala Dinkes Kaltim, Rini Retno Suksesih. Nampak hadir Sekretaris DPMPD PPU, Saidi dan Camat Babulu, Margono beserta Kepala Desa dan Kepala Puskesmas se Kecamatan Babulu.(DPMPD Kaltim/arf)