SAMARINDA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyatakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi memanfaatkan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Bidang Kesehatan Masyarakat Kaltim untuk mengingatkan jajaran kesehatan bahwa Dana Desa (DD) bisa dimanfaatkan untuk integrasi pelaksanaan program bidang kesehatan.

Saat menjadi narasumber Diskusi Panel Rakortek Bidang Kesehatan Masyarakat Kaltim, di Samarinda, Jumat (20/4), Jauhar menyebut kondisinya masih banyak jajaran kesehatan yang belum memahami bahwa menu pemanfaatan DD banyak dan fleksibel.

“Makanya kita ingatkan. Hasil diskusi menunjukan masih banyak yang belum memahami bahwa pemanfaatan DD fleksibel dan bisa digunakan untuk mendukung program Dinas Kesahatan (Dinkes),” ujarnya.  

Namun demikian, tetap menjadi perhatian agar dalam penetapannya harus dilakukan melalui musyawarah desa. Nantinya saat menggelar musyawarah desa harus melibatkan jajaran kesehatan di desa agar bisa menyampaikan pemanfaatan DD untuk bidang kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara umum kata dia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) No 19/2017 tentang prioritas penggunaan dana desa mengamantkan dana desa hanya dapat digunakan untuk dua prioritas, yakni pembangunan dan pemberdayan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat salah satunya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, yakni untuk pengelolaan giat pelayanan kesehatan masyarakat.

“DD bisa ditetapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan keliling, penyediaan air bersih, serta kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit menular, penyakit seksual,HIV/AIDS, TB, hipertensi, diabetes, dan gangguan jiwa,” sebutnya.

Lainnya, DD juga bisa digunakan untu memberi bantuan insentif kader kesehatan masyarakat, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan akan sekolah, pengelolaan balaipengobatan desa dan persalinan, serta masih banyak lagi.

Rakontek sendiri diselenggarakan 19- 22 April 2018, di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda. Jauhar menjadi narasumber diskusi panel bersama perwakilan dari Dinas Sosial Kaltim, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).(DPMPD Kaltim/arf)